MKP Usulkan Tambahan Anggaran Rp30 Triliun 2027 untuk KNMP

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 30 triliun untuk tahun anggaran 2027. Pagu indikatif yang diterima Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun anggaran 2027 adalah Rp 15,63 triliun.

“Pagu indikatif KKP TA 2027 adalah sebesar Rp 15,63 triliun,” ujar Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juni 2026.

Trenggono menjelaskan bahwa alokasi dari pagu indikatif tersebut akan dipakai untuk belanja pegawai dan belanja operasional sebesar Rp 2,92 triliun, yaitu 18,69 % dari total pagu. Sisanya, Rp 12,71 triliun, akan dialokasikan untuk belanja program kerja prioritas nasional direktif Presiden, belanja program prioritas yang mendukung implementasi ekonomi biru, serta belanja tugas fungsi dan pelayanan publik.

Untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, pertumbuhan ekonomi nasional, dan memenuhi semua target program prioritas, Trenggono mengusulkan tambahan anggaran Rp 30 triliun. Anggaran ini akan dipakai untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 600 lokasi yang memerlukan Rp 9,45 triliun. Dengan dana tersebut, target pembangunan 1.000 KNMP pada 2027 dapat tercapai.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan anggaran belanja tambahan TA 2027 sebesar Rp 30 triliun,” tambah Trenggono. Usulan ini juga mencakup revitalisasi tambak nila salin sebesar Rp 5,4 triliun, sehingga konstruksi 5.500 hektare tambak dapat selesai pada 2027. Selain itu, dana Rp 8,8 triliun dialokasikan untuk program budidaya ikan darat tematik di 9.000 lokasi, mendukung target 10.000 lokasi pada tahun 2027.

“Pemenuhan sertifikasi awak kapal, dan operasionalisasi kapal ikan sebesar Rp 9 miliar, pembangunan dan operasionalisasi kawasan sentra industri garam, seluas 2.000 hektare sebesar Rp 965 miliar, modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektare Rp 1,3 triliun, rekonstruksi dan rehabilitasi bencana Sumatera di tiga provinsi sebesar Rp 1,44 triliun,” jelas Trenggono.

Selain itu, tambahan anggaran juga untuk program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan mendukung pengentasan kemiskinan yang dialokasikan Rp 1 triliun rupiah, operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar Rp 857 miliar, serta belanja tugas dan fungsi dan peningkatan pelayanan publik sebesar Rp 573 miliar.

Dengan rencana ini, KKP berusaha menyeimbangkan kebutuhan operasional, pembangunan infrastruktur, dan program sosial di sektor kelautan dan perikanan. Usulan tambahan anggaran menandai komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi biru sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.