MSCI Siap Turunkan Status Pasar Modal RI

MSCI, lembaga penyedia indeks saham global, baru-baru ini membuka konsultasi untuk menurunkan status pasar modal Indonesia. Dari yang tadinya Emerging Market, kini berpotensi menjadi Standalone Market. Ini pertanda buruk. Kepercayaan investor terhadap pasar saham Indonesia sedang mengikis.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengingatkan agar kondisi ini ditanggapi dengan serius. Alasannya, MSCI bukan sembarang lembaga. Mereka independen. Tidak punya kepentingan politik. Dan yang paling penting, MSCI tidak tunduk pada tekanan negara mana pun. Mereka bergerak di atas kepercayaan. Patuh pada tolok ukur yang mereka buat sendiri.

"MSCI bukan IMF, lembaga internasional yang dulu mempunyai agenda ekonomi tertentu dan bisa dipengaruhi kepentingan politik pemerintah tertentu, dan sering juga menimbulkan protes amarah rakyat. MSCI itu organisasi non-pemerintah yang netral, independen, dan tidak berkepentingan. Karena itu MSCI menjadi acuan utama bagi para investor global," jelas Dino dalam unggahan Instagram pribadinya pada 24 Oktober 2026.

Bobot Indonesia di indeks MSCI saat ini anjlok. Dari sebelumnya 2,6 persen, kini hanya sekitar 0,3 persen. Bandingkan dengan negara lain. China sekitar 20 persen. India 11 persen. Korea Selatan 18 persen. Brazil 4,8 persen. Meksiko 1,7 persen. Uni Emirat Arab 1,27 persen. Afrika Selatan 3 persen. Indonesia tertinggal jauh.

Penurunan ini, menurut Dino, bukan karena konspirasi. Bukan pula agenda politik tertentu. Ini murni hasil penilaian profesional. Kriterianya sama untuk semua negara. "Tidak ada konspirasi, hanya ada penilaian yang profesional dan merata kriterianya bagi semua," tegasnya.

Persoalan MSCI jangan dilihat sebagai ajang adu kekuatan atau nasionalisme. Dunia keuangan berbeda dengan pertarungan militer. Butuh pendekatan yang lebih strategis. MSCI bukan lawan yang harus dikalahkan. Mereka adalah lembaga yang menetapkan standar. Harus didengar. Harus disikapi dengan tepat. Sikap konfrontatif justru berisiko merusak kepercayaan investor global.

Dino memberi contoh China. Negeri Tirai Bambu itu sempat ditolak MSCI selama tiga tahun berturut-turut saat ingin memasukkan saham domestiknya ke kategori emerging market. Namun, China merespons dengan terbuka. Mereka menyesuaikan diri dengan standar MSCI. Tidak memaki-maki. Tidak defensif. Hasilnya? Mereka berhasil masuk pada 2018. Naik kelas. Contoh lain, Yunani. Kastanya sempat diturunkan pada 2013. Kini dinyatakan akan naik kelas lagi.

Indonesia, menurut Dino, akan kesulitan jika menentang kredibilitas MSCI. Investor global punya aturan internal yang membatasi investasi di pasar berstatus standalone. Pemerintah perlu strategi yang serius dan terukur. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menggelar diskusi intensif dan tertutup dengan MSCI. Targetnya, skor Indonesia kembali membaik pada Juni 2027.

Skor Indonesia diharapkan bisa meningkat hingga mendekati 1 persen. Setara dengan Malaysia yang memiliki skor 0,92 persen dan Thailand 0,97 persen. Bahkan, Dino berharap skor itu bisa mendekati 2 persen.

Untuk mencapai target itu, Dino mengusulkan pembentukan satuan tugas atau satgas khusus. Satgas ini akan fokus menangani persoalan MSCI. Anggotanya melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, ia meminta pemerintah menerapkan kebijakan satu pintu. Hanya pejabat yang ditunjuk yang boleh bicara soal MSCI. Misalnya Ketua OJK, Menteri Keuangan, atau pimpinan BEI. "Terapkan disiplin dan kepekaan yang tinggi terhadap sentimen pasar dalam transaksi saham. Jangan korbankan kepentingan sistemik jangka panjang hanya untuk kepentingan transaksional sesaat. Justru jadikan momentum ini sebagai peluang Indonesia untuk membenahi sistem dari dalam, memulihkan kepercayaan investor global, dan membuat pasar modal kita lebih atraktif," pungkasnya.

Penurunan peringkat oleh MSCI bukan sekadar masalah administratif. Ini sinyal bahwa pasar modal Indonesia dinilai kurang menarik dan kurang likuid oleh investor global. Respons pemerintah ke depan akan sangat menentukan apakah Indonesia bisa kembali naik kelas atau justru semakin terpuruk.