Myanmar Batasi BBM lewat Barcode & QR Kode Kontrol

Pemerintah militer Myanmar memperketat penjatahan BBM dengan sistem barcode dan QR code. Sistem ini menyesuaikan kuota pembelian per konsumen, sehingga setiap kendaraan—mobil, truk, maupun sepeda motor—mendapat kode unik yang mengikat berapa liter bahan bakar yang boleh dibeli.

Keputusan ini muncul di tengah kekhawatiran kelangkaan BBM akibat konflik di Timur Tengah. Mulai pekan depan, kebijakan ini berlaku secara nasional. Masyarakat hanya boleh membeli BBM satu hingga dua kali per minggu, tergantung kapasitas mesin kendaraan.

Sudah sejak 12 Maret 2026, beberapa SPBU di kota besar seperti Yangon dan Naypyidaw menerapkan sistem ini. Pengemudi jarak jauh dapat membeli BBM di luar kota dengan menunjukkan bukti transaksi sebelumnya. Namun, lonjakan harga dan spekulasi kelangkaan menimbulkan antrean panjang di berbagai SPBU.

Selain itu, Kementerian Energi Myanmar telah membatasi penggunaan kendaraan pribadi untuk menghemat BBM. Kelangkaan avtur juga memengaruhi sektor penerbangan, sehingga beberapa maskapai menghentikan sementara rute domestik.

Untuk menekan konsumsi energi, pemerintah junta menginstruksikan pegawai negeri bekerja dari rumah setiap hari Rabu, mulai 25 Maret 2026. Sementara itu, Myanmar Rice Federation meminta petani dan penggilingan padi menghemat bahan bakar serta mulai memanfaatkan energi surya.

Menurut Kementerian Energi Myanmar, negara ini memiliki cadangan BBM sekitar 50 hari. Sementara itu, bank sentral Myanmar telah melepas devisa US$ 96 juta kepada perusahaan minyak dengan kurs lebih rendah bulan ini, mempermudah impor bahan bakar dari luar negeri.

Dengan langkah-langkah ini, Myanmar berusaha menanggulangi ketergantungan pada pasokan BBM internasional dan mengurangi dampak ekonomi akibat fluktuasi harga global.