Nelayan Dapat Solar Rp15.000, Subsidi Ditanggung BPDP

Pemerintah memutuskan memberikan harga khusus untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar nonsubsidi yang ditujukan bagi para nelayan. Melalui kebijakan ini, nelayan bisa membeli solar nonsubsidi dengan harga Rp 15.000 per liter.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa harga tersebut merupakan hasil pemotongan sebesar Rp 3.600 per liter dari harga pasaran. Saat ini, harga solar nonsubsidi di pasaran diperkirakan mencapai Rp 18.600 per liter.

Yang menarik, subsidi ini tidak akan menggunakan uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, pemerintah membebankan biaya subsidi tersebut kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

"Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp 3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP," kata Airlangga dalam keterangan tertulis pada Selasa, 14 Juli 2026.

Untuk tahap awal, pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 400.000 ton. Kuota ini akan berlaku untuk jangka waktu enam bulan ke depan. Tidak semua nelayan bisa mendapatkan solar murah ini. Hanya pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 gross ton (GT) hingga 200 GT yang berhak membelinya.

Sementara itu, untuk kapal di bawah 30 GT, mereka sudah mendapatkan solar subsidi dari pemerintah dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu Rp 6.800 per liter.

Keputusan ini diambil setelah rapat menteri-menteri bidang ekonomi dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin siang.

Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menekan biaya operasional nelayan yang menggunakan kapal berukuran sedang hingga besar. Dengan harga solar yang lebih murah, diharapkan biaya melaut bisa berkurang dan pendapatan nelayan meningkat. Namun, mekanisme pendanaan melalui BPDP—yang biasanya mengelola dana kelapa sawit—menjadi catatan tersendiri dalam kebijakan ini.