Pantura Terancam Genangan karena Penurunan Tanah di Jawa

Pantai Utara Jawa atau Pantura kini menghadapi dua ancaman sekaligus: penurunan permukaan tanah dan kenaikan muka laut. Keduanya dapat memicu genangan di wilayah pesisir, terutama di daerah Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Subang, Pemalang, Pekalongan, dan Demak. Laju kenaikan laut tercatat antara 2,4 mm hingga 4,3 mm per tahun.

Agung Syetiawan, Ahli Madya Pusat Riset Geoinformatika (PRGI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjelaskan bahwa penurunan tanah di Pantura dapat dipantau lewat teknologi geodesi dan penginderaan jauh. Ia menekankan peran Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), Global Navigation Satellite System (GNSS), pengamatan terestris, dan pemodelan geospasial multidata dalam memetakan deformasi wilayah pesisir.

"Data pengamatan GNSS yang diperoleh dari Indonesia Continuously Operating Reference Station (InaCORS) juga memperlihatkan pola deformasi vertikal yang cenderung tidak linear di sebagian besar wilayah Pantura. Data tersebut digunakan sebagai validasi terhadap hasil pengamatan satelit Synthetic Aperture Radar (SAR)," ujar Agung dalam pernyataan tertulisnya dikutip Minggu (31/5/2026).

Agung menambahkan bahwa salah satu penyebab utama subsidence adalah eksploitasi air tanah yang terus meningkat. Ia menegaskan, "Kebutuhan air bersih masyarakat maupun aktivitas budi daya seperti tambak udang vaname turut meningkatkan tekanan terhadap cadangan air tanah," jelas Agung.

Subsidence memperburuk ancaman kenaikan laut di pesisir utara Pulau Jawa. Analisis altimetri menunjukkan tren kenaikan laut antara 2,4 mm hingga 4,3 mm per tahun. Melalui pemodelan sederhana bathup model, sejumlah kawasan pesisir Pantura diperkirakan berpotensi mengalami genangan permanen jika tidak ada langkah mitigasi yang memadai. Kawasan Muara Gembong serta wilayah pesisir Jakarta, Tangerang, dan Bekasi (Jatabek) bahkan telah mengalami perluasan area genangan akibat kombinasi penurunan tanah dan kenaikan laut.

Agung menilai pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir, seperti giant sea wall, harus didasarkan pada kajian geospasial komprehensif agar wilayah prioritas dapat ditentukan secara tepat. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pembangunan pesisir berbasis data geospasial, termasuk pengendalian sumur bor, rehabilitasi ekosistem mangrove, serta evaluasi pembangunan tanggul laut. "Save water, save life, air bersih yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk generasi masa depan," tegasnya.

Meski demikian, Agung mengakui masih terdapat tantangan dalam sistem pemantauan penurunan tanah. Salah satunya adalah lokasi stasiun pengamatan yang tidak selalu berada tepat di kawasan dengan laju penurunan tertinggi. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, BRIN bersama Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan pengamatan episodik melalui pemasangan pilar benchmark permanen di sejumlah titik hotspot penurunan tanah yang dipantau secara berkala setiap tahun.

Kepala PRGI BRIN, Rokhis Khomarudin, menegaskan bahwa persoalan penurunan tanah dan degradasi ekosistem pesisir merupakan isu multidisiplin yang membutuhkan dukungan riset berkelanjutan. "Pemanfaatan teknologi GIS dan remote sensing menjadi sangat penting untuk mendukung pemantauan, analisis, serta penyusunan strategi mitigasi yang berbasis data ilmiah," pungkasnya.

Secara keseluruhan, kombinasi subsidence dan kenaikan muka laut menuntut tindakan berbasis data. Penelitian berkelanjutan dan pemantauan yang terintegrasi menjadi kunci untuk mengurangi risiko genangan di Pantura, sekaligus melindungi ekosistem dan masyarakat pesisir.