PDB Indonesia Naik 5,61% Q1 2026, Didukung Belanja Negara

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada kuartal I 2026. Angka ini didukung oleh belanja negara, atau government spending, yang dilaksanakan untuk memulihkan ekonomi setelah pandemi COVID‑19.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan bahwa belanja negara bertujuan mengembalikan kondisi ekonomi, khususnya bagi kelas menengah dan sektor ketenagakerjaan yang masih mengalami tekanan.

Menurut Fithra, pertumbuhan ekonomi berasal dari empat komponen utama: konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, dan perdagangan internasional melalui ekspor serta impor. Dari keempat komponen tersebut, belanja pemerintah memberikan kontribusi terbesar.

Rincian data menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52%, investasi 5,96%, dan belanja pemerintah melonjak hingga 21,81% sepanjang kuartal I 2026. Sementara segmen ekspor tumbuh 0,9% dan impor naik 7,18%.

"Kita nggak pernah melihat ada peningkatan ya, aktivitas pengeluaran pemerintah setinggi ini. Nah ini, kalau kita bicara mengenai mazhab. Mazhabnya itu mazhab Keynes. Jadi bagaimana pemerintah dalam hal ini, berusaha untuk men-jumpstart ekonomi. Kenapa sih harus di-jumpstart? Jadi, jadi kita pas COVID itu 2020, industri kita itu sebenarnya dalam keadaan yang tertekan," ungkap Fithra dikutip dari YouTube Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kamis (14 Mei 2026).

Ia menambahkan bahwa peningkatan belanja negara memiliki efek berganda atau multiplier effect terhadap sektor lain. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, investasi dan konsumsi masyarakat ikut terdorong.

Fithra mencontohkan pada kuartal I 2025, investasi hanya tumbuh 2,12% dan belanja pemerintah bahkan sempat terkontraksi 1,3%. Namun saat belanja negara didorong pada tahun ini, investasi meningkat menjadi 5,96% dan konsumsi rumah tangga ikut menguat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa belanja pemerintah tidak bisa menjadi satu‑satunya penopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kontribusi belanja pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif kecil, yakni sekitar 6,72%, sementara konsumsi rumah tangga mencapai 54,36% dan investasi 28,29%.

Karena itu, Fithra menilai Indonesia perlu memperkuat industrialisasi. Langkah ini bertujuan memenuhi kebutuhan domestik dari produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

"Kalau importnya turun, artinya kita bisa produksi lebih banyak, sehingga kebutuhan‑kebutuhan import masyarakat itu bisa dipenuhi dari dalam negeri, sehingga nggak perlu import. Ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini yang disebut sebagai economic multiplier effect. Jadi, ini adalah penjelasan 5,61% pemerintah spending, karena pemerintah sadar bahwa masyarakat ini masih perlu dorongan, tapi kedepannya tentunya, ini bukan hanya pemerintah ya," ungkapnya.

Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa sepenuhnya bergantung pada APBN. Pemerintah juga membutuhkan kolaborasi dengan sektor swasta, investor, dan pemerintah daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Makanya pemerintah sekarang juga punya private sectors, private actors, private entities, punya Danantara sebagai investment collaborators, teman‑teman KADIN, pengusaha, segala macam, ini bisa jump in di sini," ujar dia.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 menunjukkan bahwa belanja pemerintah memainkan peran penting, namun tetap diperlukan dukungan dari sektor swasta dan peningkatan industri dalam negeri untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.