Pedagang Sapi Ajak DPRD Atasi Kelangkaan dan Harga Tinggi

Pedagang sapi dari Magelang datang ke DPRD Kota Magelang untuk menyampaikan aspirasi tentang kelangkaan sapi dan harga yang terus melambung. Kunjungan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, Imam Indra Setyawan, dan Ketua Komisi B, Kevin Mahesa Amuwardhani, serta pejabat Pemkot Magelang.

Di antara pedagang, Nanik menjelaskan bahwa paguyuban telah sepakat untuk mogok berjualan mulai Kamis 18 Juni 2026 hingga Sabtu 20 Juni 2026. Hari ini, Jumat 19 Juni 2026, mereka memulai aksi kedua.

“Tadi kami sempat ke pasar, memang ada beberapa (orang) yang merasa karena tidak ada yang jualan,” kata Nanik dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi B. “Ke sini mau wadul (mengadu). Mau wadul ke mana lagi. Karena memang ada beberapa hal yang kami sampaikan,” tambahnya.

Nanik menambahkan bahwa Kota Magelang tidak mempunyai peternakan sapi, sehingga mereka harus mengambil dari wilayah Kabupaten Magelang. “Kita ketergantungan (sapi) dari kabupaten. Jadi perlunya adanya kerja sama antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang untuk penyediaan sapi,” ujarnya.

“Harga tinggi kayaknya sudah siklus. Setelah Idul Adha, yang kita rasakan tidak hanya Idul Adha saja, sebelum-sebelumnya Idul Fitri sudah mengalami kelangkaan (sapi),” tambah Nanik, menekankan bahwa masalah ini tidak hanya muncul pada Idul Adha.

Pedagang lain, Fitria, mengungkapkan bahwa paguyuban memohon DPRD Kota Magelang untuk meneruskan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi. “Kita tinggal menunggu untuk panggilan ke depannya karena akan dibentuk tim inti dari Dinas Pertanian, Perdagangan, para pedagang sapi, jagal, pengecer daging sapi,” katanya.

Fitria menegaskan bahwa sudah ada surat yang akan dikirim ke provinsi dan pusat. “Sudah ditegaskan untuk mengirim surat ke provinsi dan pusat. Ditegaskan untuk pengadaan sapi agar dipermudah. Tadi akan diteruskan ke Pak Wamentan, semoga ini menjadi solusi untuk kita semua,” ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa RDP belum menghasilkan keputusan dan masih menunggu, namun aksi mogok berakhir pada Sabtu 20 Juni 2026. “Iya (berjualan lagi minggu),” tambahnya.

Ketua Komisi B, Kevin Mahesa Amuwardhani, menyatakan bahwa pihaknya telah memperoleh informasi di lapangan bahwa ketersediaan sapi memang sedang langka dan harga naik. Menurutnya, distribusi rantai perdagangan kurang stabil. “Faktor-faktor yang memengaruhi (kenaikan harga) akan kita kaji bersama stakeholder terkait. Kita baru menggali informasi dulu yang nantinya secara eksplisit akan kita diskusikan dengan dinas-dinas atau mitra kerja yang mengampu atau terkait,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Agar menciptakan suatu langkah komprehensif. Yang tidak merugikan atau memberatkan salah satu pihak karena di sini ada beberapa instrumen yang terlibat antara pedagang, peternak, pembeli,” jelas Kevin.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Magelang, Chrisatrya Yonas Nusantrawan Bolla, memantau kondisi komoditas daging sapi selama tiga hari, mulai Kamis 18 Juni 2026 hingga Sabtu 20 Juni 2026. Ia menyatakan, “Kami melakukan mitigasi terkait kenaikan dengan harga daging sapi. Kami sampaikan bahwa operasi pasar itu bisa dilakukan apabila adanya kelangkaan komoditas barang. Kemudian dilakukan apabila harga tidak terkendali,” kata Yonas.

Yonas menambahkan, “Yang berikutnya daya beli masyarakat rendah, ini memicu terjadinya inflasi.” Ia juga menjelaskan bahwa pada Idul Adha, pemotongan sapi di Kota Magelang mencapai 492 ekor. Menurutnya, populasi sapi menjadi berkurang yang berimbas pada harga sapi mengalami kenaikan.

“Sampai dengan tanggal 17 Juni, penyembelihan di RPH Kota Magelang masih normal yaitu 9 sampai 10 ekor (sapi),” ujar Yonas. Ia menegaskan bahwa pemotongan sapi di RPH berasal 100 persen dari luar Kota Magelang, baik dari Kabupaten Magelang maupun Kabupaten Semarang.

Situasi ini menunjukkan ketergantungan Kota Magelang pada pasokan sapi dari kabupaten dan menyoroti perlunya koordinasi lebih baik antara pemerintah kota dan kabupaten. Aksi mogok berjualan diharapkan dapat memaksa pihak berwenang untuk segera mencari solusi, termasuk pengiriman surat ke tingkat provinsi dan pusat serta pembentukan tim inti yang melibatkan semua stakeholder terkait.