Pemerintah Badung Siapkan Penitipan Anak Puspem bagi Pegawai

Pemerintah Kabupaten Badung tengah mematangkan rencana penyediaan fasilitas tempat penitipan anak (TPA) atau daycare di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung. Fasilitas yang diinisiasi oleh TP-PKK Badung bertujuan menjadi tempat pengasuhan anak aman, guna meningkatkan produktivitas kerja pegawai dan membantu masyarakat urban yang aktif bekerja.

“Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Badung, maksud saya, kebetulan dia sedang memikirkan bahwa terutama pegawai-pegawai, termasuk juga mungkin masyarakat Badung ya, memang memerlukan penitipan anak. Makanya kemarin sempat disampaikan ke saya bahwa akan minta untuk menyiapkan tempat untuk penitipan anak,” kata Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa di Balai Budaya Puspem Badung, Selasa, 09 Juni 2026.

Pemerintah daerah memproyeksikan fasilitas ini dapat memberikan rasa aman bagi orang tua yang aktif bekerja selama meninggalkan anak usia dini mereka. Tempat penitipan anak di lingkungan kerja tersebut diharapkan mampu mendongkrak produktivitas aparatur sipil negara karena pengasuhan buah hati mereka terjamin aman selama jam kerja.

“(Saya) sudah koordinasi dengan Pak Sekda, kira‑kira akan dipersiapkan sementara ini di eks Damkar ini ya, eks Damkar ini akan dipersiapkan untuk sementara ini. Nanti kita lihat perkembangan, kalau memang ternyata peminatnya cukup banyak, tentu kami akan kembangkan lagi,” ujar Adi Arnawa.

Selama ini, jajaran Sekretaris Daerah (Sekda) Badung sedang menyusun studi kelayakan terhadap sarana fisik bangunan bekas pos pemadam kebakaran tersebut. Ia menargetkan proses pengerjaan dan pengembangan berkala berjalan lancar sehingga fasilitas pelayanan publik ini siap beroperasi penuh pada tahun depan.

“Ini sedang sedang berproses, baru berproses. Mudah‑mudahan nanti kalau bisa, 2027 itu bisa,” tutup Adi Arnawa.

Dengan memanfaatkan bangunan bekas eks Damkar, Badung berupaya menyediakan tempat penitipan anak yang aman dan terjangkau. Fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat keseimbangan kerja‑keluarga bagi pegawai pemerintah dan masyarakat urban, sekaligus meningkatkan produktivitas kerja di wilayah tersebut.