Pemerintah Bagi Nasib 13.000 Dapur MBG, Prioritas Daerah Stunting Tinggi

Pemerintah akhirnya buka suara soal nasib 13.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang disebut-sebut boros. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menjelaskan bahwa ribuan titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini bakal ditangani dengan cara berbeda-beda. Pembagiannya didasarkan pada tingkat prioritas wilayah, terutama daerah-daerah yang angka stunting-nya masih tinggi atau masuk kategori zona merah.

Zulhas mengatakan, untuk SPPG yang berada di wilayah tertinggal dan punya kasus stunting tinggi seperti Papua, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah menargetkan penyelesaian dalam waktu satu bulan. "Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar (Kepala BGN) dan Menkes itu stuntingnya tinggi, kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas. Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini," ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Sementara itu, untuk sebagian besar titik lainnya yang berada di wilayah Sumatera dan Jawa, pemerintah membutuhkan waktu penanganan sekitar dua bulan. Menurut Zulhas, pemerintah perlu waktu untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. "Dari 13.000 (titik SPPG) itu sebagian artinya. Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatera, ada di Jawa, ya. 3T juga namanya, yang 13.000 (Dapur MBG) tadi. Sisanya kami akan pelajari perlu waktu dua bulan," beber Zulhas.

Zulhas juga meminta kepada para pihak terkait agar tidak melakukan aksi demonstrasi lagi. Ia menegaskan pemerintah akan terus merinci bentuk penyelesaian untuk sisa wilayah tersebut dan memastikan seluruh proses berjalan transparan. "Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca komunikasi, harap memahami. Jadi gak usah datang lagi, apa demo lagi," imbuhnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya sudah mengantongi data-data wilayah dengan angka stunting tinggi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di daerah tersebut, Sudaryono menjelaskan, apabila ada dapur MBG yang sudah dibangun agar segera dibuka operasional baru. "Maka kami akan memprioritaskan bagaimana berdasarkan data itu kami cek manakala sudah ada dapur yang memang sudah dibangun segera untuk kami bisa operasionalkan. Jadi, ada ini ada merah-merah itu di Papua, di NTT, termasuk juga beberapa daerah di pulau lain ada di Sumatera, ada sebagian di Jawa saya lihat tadi, itu bagaimana segera," ujar Sudaryono.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah memberikan data daerah-daerah rawan stunting kepada BGN. Budi menyebut, sebelum 5 Agustus, SPPG yang sudah siap bisa langsung dibuka di daerah-daerah yang stunting-nya tinggi. "Karena beliau (Kepala BGN) punya wajib khusus untuk stunting, beliau tuh sudah punya beberapa SPPG Pak, 'Ini mau dibuka apa enggak, 13 ribuan'. Nah kita udah lihat Pak ini ada peta-peta yang stunting itu saya baru WA, termasuk sampai lokasi-lokasinya sudah ada kabupaten, kotanya, itu nanti akan segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN," tutur Budi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, meminta pemerintah melakukan audit terhadap 13 ribu titik SPPG yang dinilai membuat anggaran jebol hingga Rp 1 triliun setiap bulan. Ia meminta ada investigasi terkait temuan itu. "Pertama, jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap 13 ribu dapur tersebut," kata Yahya kepada wartawan pada Jumat, 12 Juni 2026.

Yahya juga mengatakan BGN mesti berhati-hati dalam melakukan pembayaran SPPG. Ia menyebutkan, jika terbukti melanggar, 13 ribu titik SPPG itu harus diberi sanksi.

Persoalan 13 ribu dapur MBG ini sebenarnya sudah jadi sorotan sejak beberapa waktu lalu. Angka stunting yang tinggi di sejumlah daerah menjadi alasan utama pemerintah memprioritaskan wilayah-wilayah tertentu. Di sisi lain, ada kekhawatiran soal pemborosan anggaran yang mencapai triliunan rupiah setiap bulannya. Pemerintah kini mencoba mencari keseimbangan antara mempercepat penanganan gizi di daerah rawan dan memastikan tidak ada kebocoran anggaran yang terjadi.