Pemerintah Cepat Bangun PSEL, Target 7 Minggu Selesai

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yang juga dikenal dengan istilah waste to energy. Menurut rencana, proyek ini akan dimulai dalam waktu tujuh minggu ke depan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pelaksanaan PSEL dianggap penting agar sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat sampah.

"Karena kita ini sudah masuk kategori darurat sampah. Apa buktinya? Ya, sudah menggunung. Kemarin ada bencana itu di Bantar Gebang," kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21 April 2026).

"Tidak lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan cepat agar ini semua bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau ini semua selesai sampai totalnya 32 aglomerasi itu selesai semua, baru kita menyelesaikan 24‑25% (masalah sampah)," sambungnya.

Selama sore yang sama, di Kantor Kemenko Pangan, terbitlah perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) pengolah sampah menjadi energi listrik. Lima wilayah kabupaten/kota resmi memulai kerja sama dengan tiga BUPP, yaitu:

• Kota Bekasi – PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara
• Kota Bogor dan Kabupaten Bogor – PT Weiming Nusantara Bogor New Energy
• Kota Denpasar dan Kabupaten Badung – PT Weiming Nusantara Bali New Energy

Dengan penandatanganan tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur dapat dimulai maksimal dalam tujuh minggu ke depan. Zulkifli Hasan menegaskan, "Pak gubernur boleh saja berimprovisasi, cari mitra segala macam, tapi jangan melambat. Karena ini perintah Bapak (Prabowo) langsung. Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga, ya terpaksa kita ambil lagi," ujarnya.

Selain itu, Zulhas menyatakan bahwa pemerintah akan segera menandatangani kerja sama untuk 12 proyek PSEL lainnya. Ia menambahkan, "Kemudian setelah ini ada 12 lagi. Tidak lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan cepat agar ini semua bisa berjalan dengan baik," tegasnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa implementasi proyek ini akan dilakukan secara bertahap. Ia menegaskan, "Ini bertahap. Ini gelombang pertama lima daerah, tadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Denpasar," ucap Bima.

Bima juga menyoroti bahwa proses pembangunan harus segera dimulai dalam tujuh minggu setelah lahan siap. Ia menekankan, "Jadi harus mulai proses pembangunannya. Ini kan lahannya sudah siap, setelah itu mulai. Jadi investornya harus siap, kalau tidak akan diambil alih," kata Bima.

Fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada 2027. Namun, Bima menyebutkan masih ada kendala utama terkait ketersediaan lahan di beberapa daerah. Ia menambahkan, "Sejauh ini yang bermasalah itu lahannya. Makanya yang belum itu gelombang berikutnya. Tidak semua pemda punya lahan, ada yang harus melalui proses pembebasan," ujarnya.

Dengan langkah-langkah cepat ini, pemerintah berharap dapat mengurangi masalah sampah di 32 aglomerasi sekaligus menyalurkan energi listrik dari limbah. Keberhasilan proyek ini tergantung pada kesiapan lahan dan komitmen investor dalam jangka waktu tujuh minggu.