Pemerintah Dorong Percepatan CNG, Kurangi Impor LPG
Gambar atau konten salah?
Jakarta – Pemerintah diminta mempercepat pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai salah satu cara mengurangi ketergantungan impor LPG yang masih tinggi. CNG diyakini dapat memperkuat ketahanan energi nasional.
Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman, dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan bahwa sekitar 80 % kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor. Ia menekankan perlunya langkah terobosan yang tidak hanya berfokus pada jangka panjang seperti pembangunan jaringan gas (jargas), tetapi juga solusi cepat dan fleksibel seperti CNG.
“CNG ini bisa menjadi solusi transisi yang realistis. Kita punya sumber gas domestik yang cukup besar, tinggal bagaimana kita distribusikan secara efektif ke masyarakat dan sektor usaha,” ujar Yulisman dalam keterangan tertulis, 29 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa dibandingkan LPG yang sebagian besar berasal dari impor, CNG berbasis gas alam dalam negeri sehingga secara ekonomi lebih efisien dan mampu mengurangi tekanan terhadap APBN, khususnya dari sisi subsidi energi.
Menurut Yulisman, pengembangan CNG sangat relevan diterapkan di daerah-daerah yang memiliki potensi gas melimpah, namun belum sepenuhnya terjangkau jaringan pipa gas. Beberapa wilayah seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi percontohan implementasi skema ini.
“Daerah‑daerah penghasil gas seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan itu sangat potensial. Di sana kita bisa mulai dari skala industri, UMKM, hingga perumahan melalui skema CNG atau yang dikenal sebagai virtual pipeline,” jelas legislator asal daerah pemilihan Riau II itu.
Yulisman menambahkan bahwa keberhasilan sejumlah negara seperti India, Pakistan, dan Argentina dalam mengembangkan CNG menunjukkan bahwa pemanfaatan gas domestik secara optimal mampu menekan ketergantungan terhadap energi impor sekaligus meningkatkan efisiensi energi nasional.
Ia menegaskan bahwa pengembangan CNG perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar ketahanan energi nasional, bersama dengan percepatan pembangunan jargas di wilayah perkotaan serta pengembangan program hilirisasi energi seperti gasifikasi batubara, sebagai langkah konkret menuju kemandirian energi nasional.
Dengan memanfaatkan gas alam dalam negeri, pemerintah berharap dapat mengurangi beban subsidi energi, mempercepat distribusi energi bersih, dan menurunkan ketergantungan impor. Implementasi CNG di daerah potensial dapat menjadi contoh bagi daerah lain, memperkuat jaringan energi nasional, dan mendukung tujuan kemandirian energi Indonesia.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
