Pemerintah Jaga Defisit 3% Walau Subsidi BBM Naik di Tengah

Jakarta, pemerintah sedang menyiapkan rencana efisiensi anggaran sebagai respons atas eskalasi di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini bertujuan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap di bawah 3 %.

Meskipun demikian, pemerintah menegaskan tidak akan memangkas anggaran dari program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Program-program unggulan tersebut dianggap sebagai investasi jangka panjang yang tidak boleh dipangkas.

Ekonom senior INDEF, Tauhid Ahmad, menilai lonjakan harga BBM akibat eskalasi di Timur Tengah berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp 210 triliun. Ia menyoroti bahwa subsidi bahan bakar dalam APBN 2026 didasarkan pada asumsi harga minyak dunia di kisaran US$ 70 per barel, sedangkan saat ini sudah mencapai US$ 100 per barel. Menurutnya, setiap kenaikan harga US$ 1 per barel di atas asumsi APBN tadi dapat menggelontorkan tambahan belanja subsidi hingga Rp 7 triliun.

“Kita sudah dari katakanlah Rp 7 triliun tadi, kali katakanlah US$ 70 per barel asumsi APBN ke US$ 100 per barel, itu kan ada kenaikan US$ 30 ya. Jadi Rp 7 triliun kali 30 itu sudah Rp 210 triliun kita butuh,” ungkap Tauhid kepada detikcom, Minggu 22 Maret 2026.

Menurutnya, pemerintah secara strategis perlu mengatur strategi anggaran belanja apa saja yang akan dilakukan efisiensi berdasarkan skala prioritas. Prioritas efisiensi pertama berasal dari anggaran program kementerian atau lembaga, barulah jika tidak cukup maka harus dipertimbangkan pemangkasan dari program-program prioritas Presiden.

“Saya kira mungkin anggaran-anggaran program itu masih bisa dikurangi lah yang MBG ataupun Kopdes. Menurut saya masih memungkinkan,” terang Tauhid.

Jika pemerintah benar-benar tidak ingin memangkas program-program prioritas seperti MBG dan Kopdes, Tauhid berpendapat salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperketat penyaluran bahan bakar subsidi hanya untuk yang berhak. Ia menekankan penerapan subsidi tepat sasaran.

“Penerapan subsidi tepat sasaran. Subsidinya nggak dikurangi tetapi tepat sasaran harus dilakukan. Misalnya untuk roda empat, Pertalite itu harusnya hanya untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin, itu kan bisa dilakukan. Kemudian katakanlah LPG 3 kg, yang masyarakat mampu itu bener-bener nggak boleh dapat,” kata Tauhid.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyatakan eskalasi di Timur Tengah berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp 340 triliun. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi harga minyak dunia bertahan di kisaran US$ 90‑120 per barel.

“Asumsi harga minyak bertahan di range US$ 90‑120 per barel maka ada pembengkakan subsidi energi dan belanja pemerintah,” jelas Bhima.

Namun, menurutnya, pembengkakan anggaran ini tidak akan bisa ditutup jika pemerintah tidak memangkas program prioritas seperti MBG. Ia menekankan bahwa program inilah yang paling banyak memakan anggaran belanja negara.

“Tanpa pemangkasan MBG dan Kopdes, pelebaran defisit hingga Rp 340 triliun tidak mungkin bisa ditutup. Kalau dipaksa mengambil terlalu banyak K/L dan transfer daerah akan ganggu pertumbuhan ekonomi di daerah. PHK jadi konsekuensi lesunya daya beli imbas efisiensi,” tegasnya.

Secara keseluruhan, pemerintah berada di persimpangan antara menjaga defisit tetap di bawah batas yang ditetapkan dan mempertahankan program-program sosial penting. Langkah-langkah efisiensi yang diusulkan menyoroti kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pengeluaran subsidi dan program prioritas, sambil menyesuaikan diri dengan dinamika harga minyak global yang terus berubah.