Pemerintah Kurangi Penyaluran MBG dan Terapkan WFH Satu Hari

Jakarta – Menyikapi kondisi ekonomi global yang bergejolak, Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rencana efisiensi MBG dilakukan dengan mengurangi jumlah penyaluran, dari enam kali seminggu menjadi lima kali seminggu. Purbaya menyebut negara bisa hemat Rp 40 triliun per tahun jika hal itu dilakukan. Angka tersebut berdasarkan hitungan kasar dari BGN.

“Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp 40 triliun hitungan pertama kasar, tetapi bisa lebih. Bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri, karena dia (BGN) bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang ini,” kata Purbaya.

Purbaya belum dapat memberikan detail rancangan penghematan tersebut. Ia mengatakan pengumuman terkait efisiensi akan dilakukan oleh ketua BGN. “Dengan itu saja, bantalan kita masih cukup,” ucap Purbaya.

Purbaya menjelaskan rencana penghematan itu belum termasuk efisiensi sebesar Rp 80 triliun yang sempat dilontarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi beberapa waktu lalu. Jadi, penghematan juga akan dilakukan dari kementerian dan lembaga (K/L) lainnya. “Saya akan buat merata seluruh K/L. Kita akan tentukan dari sini terus dia potong sendiri,” ujar Purbaya.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah mulai menggodok kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu. Rapat koordinasi dilakukan di tingkat kementerian dan lembaga pada Selasa, 24 Maret 2026 malam dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ikut dalam rapat tersebut membocorkan pembahasan. Tito mengatakan skema WFH satu hari dalam seminggu sudah disetujui mayoritas kabinet. “Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama,” kata Tito di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Maret 2026.

Skema WFH ini digodok untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Masalah ini juga sempat disorot oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, yang menyebut pemerintah mengeluarkan Rp 6,7 triliun setiap harga minyak dunia naik US$ 1. Dana itu dikeluarkan untuk menambal selisih biaya energi sehingga stabilitas harga di tingkat domestik bisa terjaga.

“Gejolak harga inilah yang secara instan merusak postur anggaran negara dan memaksa dilakukannya realokasi dana besar-besaran,” ungkap Eric.

Di sisi lain, pemerintah membatalkan opsi pembelajaran daring di tengah situasi krisis global. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul.

Perubahan kebijakan ini menandai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan sosial dengan keterbatasan fiskal. Dengan mengurangi frekuensi penyaluran MBG dan menerapkan WFH satu hari, pemerintah berharap dapat menghemat dana signifikan tanpa mengorbankan layanan publik. Sementara itu, alokasi dana tambahan untuk menutupi kenaikan biaya energi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga domestik. Perubahan ini mencerminkan adaptasi kebijakan publik terhadap dinamika ekonomi global yang terus berubah.