Pemerintah Luncurkan Hub Karbon Hutan, Targetkan Rp5 Triliun

Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Indonesia Forestry Carbon Hub, sebuah pusat perdagangan karbon yang khusus menangani sektor kehutanan. Peluncuran ini menandai langkah baru dalam upaya pengelolaan emisi karbon di tanah air.

Saat ini, ada empat proyek kehutanan yang tercatat dalam hub tersebut. Keempatnya beroperasi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026. Proyek-proyek itu adalah PT Global Alam Lestari yang menjalankan Sumatra Merang Peatland Project dengan kode ID 1899, PT Rimba Makmur Utama dengan Katingan Peatland Restoration and Conservation Project berkode ID 1477, PT Mohairson Pawan Khatulistiwa melalui The Mayas Project berkode ID 3591, dan satu proyek perdagangan karbon berbasis masyarakat di kawasan Bujang Raba, Jambi. Proyek terakhir ini dibina oleh Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerbitkan Persetujuan Menteri Kehutanan untuk penerbitan Unit Karbon dengan skema Non-Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca atau Non-SPE GRK. Keempat proyek ini menjadi proyek percontohan yang sudah terverifikasi. Total luas area yang tercakup mencapai sekitar 225.000 hektare.

Proyek-proyek ini ditargetkan mampu menurunkan emisi hingga 30 juta ton CO2 ekuivalen. Nilai transaksi dari penurunan emisi itu diperkirakan mencapai Rp 5 triliun. Selain itu, proyek-proyek ini juga diyakini bisa mendorong Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

"Total potensi penurunan emisi dari proyek-proyek awal ini mencapai sekitar 30 juta ton CO2 ekuivalen, dengan estimasi nilai transaksi ekonomi menyentuh angka Rp 5 triliun rupiah, serta potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi negara sekitar Rp 500 miliar," kata Raja Juli dalam keterangan tertulis pada Selasa, 07 Juli 2026.

Dalam peluncuran hub ini, pemerintah bekerja sama dengan Verra, sebuah lembaga standarisasi karbon global. Selanjutnya, pada 09 Juli 2026, pemerintah akan meluncurkan Sistem Registrasi Unit Karbon atau SRUK.

Data dari Verra Registry, SRUK, dan Bursa Efek Indonesia atau IDX akan terhubung melalui koneksi API. Sistem ini menggunakan teknologi blockchain untuk menjamin transparansi penuh dan ketertelusuran dari ujung ke ujung atau end-to-end traceability.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai peluncuran hub karbon ini sebagai langkah pemerintah untuk memangkas hambatan birokrasi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah memangkas 35 aturan yang dianggap menghambat.

"Dulu apa-apa sulit dan tidak boleh. Sekarang, di bawah arahan Presiden Prabowo, kami mengoordinasikan pembenahan hampir 35 aturan - baik PP, Perpres, maupun Inpres. Semua diselaraskan agar prosesnya dipermudah, transparan, dan tidak terjadi ego sektoral," jelas Zulkifli.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga berkomitmen untuk menyediakan kerangka regulasi yang mendukung pasar karbon nasional. OJK sudah meluncurkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia atau TKBI. Lembaga ini juga menyusun financing playbook sebagai panduan pembiayaan yang berbasis proyek percontohan.

"Kami terus memperkuat regulasi dan pengawasan bursa karbon melalui revisi POJK Nomor 14 Tahun 2023. Kami juga mengeksplorasi pengembangan produk keuangan berbasis karbon yang dapat memanfaatkan arus kas dari penjualan kredit karbon kehutanan maupun komoditas agroforestri," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemulihan lahan terdegradasi seluas 12,7 juta hektare di Indonesia. Menurut Hashim, target ini membuka peluang investasi di sektor kehutanan melalui mekanisme pasar karbon.

"Lahan terdegradasi seluas 12,7 juta hektare tersebut harus segera diprogramkan untuk pemulihan, pemulihan, dan pemulihan. Ini adalah subjek konkret bagi pasar karbon. Kami mengundang para investor global untuk berinvestasi dalam pemulihan lahan ini, dan sebagai imbalannya, mereka akan mendapatkan kredit karbon bersertifikat dalam mekanisme yang kredibel yang kita saksikan hari ini," kata Hashim.

Peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengelola perdagangan karbon di sektor kehutanan. Dengan empat proyek percontohan yang mencakup area luas dan melibatkan berbagai pihak, hub ini diharapkan bisa menjadi wadah yang transparan dan terpercaya. Keterlibatan lembaga internasional seperti Verra dan dukungan regulasi dari OJK menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pasar karbon yang kredibel. Target pemulihan lahan terdegradasi seluas 12,7 juta hektare juga menjadi peluang besar bagi investor yang tertarik mendapatkan kredit karbon bersertifikat.