Pemerintah Pasang Pejabat Kementerian di BUMN DSI untuk Hindari Monopoli Ekspor

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, mengumumkan rencana pemerintah untuk menempatkan pejabat dari berbagai kementerian di PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), BUMN baru yang didirikan khusus ekspor. Langkah ini bertujuan meningkatkan pengawasan dan mencegah monopoli pasar ekspor Indonesia.

Ia menyatakan, “Usulan pak Menko itu kalau untuk pengawasan biar benar kita harus menaruh orang di sana, termasuk dari (Kementerian) Keuangan, dari Kementerian lain juga supaya tidak jadi monopolis yang seenak jidat gitu,” saat berbicara di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 22 Mei 2026. Menurutnya, penempatan staf kementerian akan membuat pengawasan DSI lebih efektif dibanding lembaga lain yang sudah beroperasi.

“Saya pikir pengawasan DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Sehingga dia tidak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar,” tegas Purbaya. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memantau seluruh operasional DSI dengan ketat, memastikan proses ekspor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit tetap transparan.

Dalam kesempatan lain, Purbaya menjelaskan cara pengawasan operasional DSI. “Pengawasannya gampang, kita awasi saja pegawai DSI-nya. Kalau dia tiba-tiba jadi kaya, kita pecat, gitu saja. Berarti dia terima duit. Kan sudah satu pintu. Di sana sudah jelas, di sini sudah jelas. Kalau ada sesuatu pasti di perusahaan-perusahaan itu,” ujarnya. Ia menekankan bahwa peningkatan kekayaan karyawan dapat menjadi indikator penyelewengan.

Pengumuman resmi BUMN baru ini datang pada 20 Mei 2026, saat Presiden Prabowo Subianto mengumumkannya. Pemerintah berharap struktur baru ini dapat menjaga pasar ekspor tetap terbuka dan kompetitif.

Dengan penempatan staf pengawas, pemerintah berharap proses ekspor dapat berjalan lebih transparan dan tidak menimbulkan monopoli.