Pemerintah Rencanakan WFH Satu Hari Mingguan untuk Hemat BBM

Pemerintah akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara dan sektor swasta. Langkah ini diambil untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi dan menanggapi kemungkinan penurunan pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah.

Menurut Airlangga, Kepala Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan. Rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait, seperti Kemenaker dan Kemendagri, setelah libur Lebaran 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa WFH akan diberlakukan satu hari dalam lima hari kerja. Waktu dan detail teknis akan diputuskan setelah konsep teknis selesai. Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak terbatas pada pelayanan publik saja, melainkan juga mencakup sektor swasta dan pemerintah daerah.

Setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada 19 Maret 2026, Airlangga menegaskan bahwa WFH dapat mengurangi konsumsi energi hingga sekitar seperlima. Penghematan ini diharapkan menurunkan penggunaan BBM secara signifikan.

Keputusan akhir akan diumumkan setelah diskusi intensif dengan kementerian terkait. Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk efisiensi penggunaan BBM dan mobilitas tenaga kerja.

Ringkasan: Pemerintah berencana menerapkan WFH satu hari seminggu bagi ASN dan swasta guna menghemat BBM. Kebijakan masih dalam diskusi, akan dilanjutkan setelah Lebaran 2026, dan diperkirakan dapat mengurangi konsumsi energi sekitar 20%.