Pemerintah Sahap Sisihkan Subsidi BBM, Jangan Potong MBG

Di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik di Timur Tengah, pemerintah sedang menyusun rencana efisiensi anggaran. Tujuannya adalah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap di bawah 3 %. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan memangkas program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), karena dianggap investasi jangka panjang.

Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad menilai kenaikan harga BBM dapat memicu pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp 210 triliun. Ia menjelaskan bahwa subsidi bahan bakar dalam APBN 2026 didasarkan pada asumsi harga minyak dunia di kisaran US$ 70 per barel, sementara saat ini harga sudah mencapai US$ 100 per barel. Menurutnya, setiap kenaikan US$ 1 per barel di atas asumsi tersebut dapat menambah belanja subsidi sekitar Rp 7 triliun.

“Kita sudah dari katakanlah Rp 7 triliun tadi, kali katakanlah US$ 70 per barel asumsi APBN ke US$ 100 per barel, itu kan ada kenaikan US$ 30 ya. Jadi Rp 7 triliun kali 30 itu sudah Rp 210 triliun kita butuh,”

Ungkap Tauhid pada Minggu, 22 Maret 2026. Ia menekankan bahwa pemerintah harus secara strategis mengatur anggaran belanja berdasarkan skala prioritas. Pertama, efisiensi harus datang dari anggaran program kementerian atau lembaga. Jika masih belum cukup, maka pemangkasan harus diarahkan ke program-program prioritas Presiden.

“Saya kira mungkin anggaran-anggaran program itu masih bisa dikurangi lah yang MBG ataupun Kopdes. Menurut saya masih memungkinkan,”

Namun, jika pemerintah tetap menolak pemangkasan program prioritas, Tauhid menyarankan pendekatan lain: memperketat penyaluran subsidi hanya untuk yang berhak. Ia menekankan pentingnya penerapan subsidi tepat sasaran.

“Penerapan subsidi tepat sasaran. Subsidinya nggak dikurangi tetapi tepat sasaran harus dilakukan. Misalnya untuk roda empat, Pertalite itu harusnya hanya untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin, itu kan bisa dilakukan. Kemudian katakanlah LPG 3 kg, yang masyarakat mampu itu bener-bener nggak boleh dapat,”

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai potensi pembengkakan anggaran subsidi bisa mencapai Rp 340 triliun jika harga minyak dunia tetap di kisaran US$ 90‑120 per barel. Ia mengingatkan bahwa pembengkakan ini tidak dapat ditutup tanpa pemangkasan program prioritas.

“Asumsi harga minyak bertahan di range US$ 90‑120 per barel maka ada pembengkakan subsidi energi dan belanja pemerintah,”

Bhima menegaskan bahwa tanpa pemangkasan MBG dan Kopdes, pelebaran defisit hingga Rp 340 triliun tidak mungkin dapat ditutup. Ia juga menyoroti dampak negatif jika pemerintah memaksa mengambil terlalu banyak dana dari transfer daerah dan program lain.

“Tanpa pemangkasan MBG dan Kopdes, pelebaran defisit hingga Rp 340 triliun tidak mungkin bisa ditutup. Kalau dipaksa mengambil terlalu banyak K/L dan transfer daerah akan ganggu pertumbuhan ekonomi di daerah. PHK jadi konsekuensi lesunya daya beli imbas efisiensi,”

Dengan lonjakan harga BBM akibat eskalasi di Timur Tengah, pemerintah berada di persimpangan antara menjaga defisit tetap terkendali dan melanjutkan program-program prioritas. Efisiensi anggaran harus diprioritaskan pada program-program kementerian, dan jika masih belum cukup, pemangkasan harus diarahkan pada program-program prioritas. Penerapan subsidi tepat sasaran menjadi alternatif penting untuk mengurangi beban anggaran tanpa mengurangi akses masyarakat miskin. Namun, jika pemangkasan program prioritas tetap ditolak, potensi pembengkakan anggaran hingga Rp 340 triliun menjadi risiko serius bagi stabilitas fiskal negara.