Pemerintah Siapkan Skema PPN Bagi EV Baterai Nikel Indonesia

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi fokus utama pemerintah Indonesia saat menyiapkan skema insentif bagi kendaraan listrik (EV) yang menggunakan baterai berbasis nikel. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah PPN ditanggung pemerintah dengan persentase yang berbeda.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa besaran DTP dapat berkisar antara 40 % hingga 100 %. Ia menegaskan bahwa hal ini masih dalam tahap diskusi. “Jadi yang diomongin tadi PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100%, ada yang 40%, nanti masih masih didiskusikan skemanya. Itu untuk utamanya EV, yang bukan hybrid. Nanti yang baterainya berdasarkan nikel sama non-nikel akan beda skemanya. Tapi yang itu nanti, nanti Menteri Perindustrian,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 05 Mei 2026.

Insentif untuk EV berbasis baterai nikel diprediksi akan lebih besar dibandingkan yang non-nikel. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong pemanfaatan nikel, salah satu komoditas unggulan Indonesia, dalam industri baterai.

Purbaya menanggapi pemberitaan media internasional yang meragukan potensi nikel Indonesia setelah China mengadopsi teknologi baterai non-nikel. Ia menyatakan, “Kenapa saya pakai yang nikel lebih besar subsidinya, karena supaya nikel kita kepake. Dulu saya baca di Economist, judulnya 'Mimpi Indonesia Menguasai Dunia Baterai hilang' karena China pakai bukan nikel. Kita balik sekarang, nikelnya kita pakai, biar punya kita nikelnya bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan,” jelas Purbaya.

Dalam diskusi tersebut, Purbaya mengutip Chief Technology Officer (CTO) Danantara, Sigit Puji Santosa, yang menilai teknologi baterai berbasis nikel lebih maju. Ia mengatakan, “Tadi saya tanya Pak Sigit di Danantara, dia kan ahlinya. 'Itu nikel sama yang China bagus mana baterainya?' Dia bilang bagusnya yang nikel, itu third generation. Kalau yang LTE itu second generation. Jadi kita geraknya ke sana, supaya sumber daya kita juga bisa dipakai secara maksimal,” tutup Purbaya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pengembangan industri baterai dalam negeri, memanfaatkan sumber daya nikel yang melimpah, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai baterai global.