Batu Bara Berbahaya di Laut, Bupati Minta Pengangkatan Diutamakan

Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, mendesak pemilik tongkang batu bara untuk segera mengutamakan pengangkatan material batu bara yang tersebar di laut. Permintaan ini muncul setelah hasil uji laboratorium sementara menunjukkan bahwa material tersebut berbahaya bagi ekosistem laut di wilayah Pangandaran.

Pernyataan itu disampaikan Citra saat menghadiri rapat pembahasan metode penyingkiran kerangka kapal Nautica 22. Rapat berlangsung di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pangandaran. "Saya meminta agar proses pengangkutan material batu bara diutamakan. Karena hasil uji lab sementara sudah keluar menyatakan berbahaya," kata Citra kepada wartawan pada Jumat, 10 Juli 2026.

Menurut Citra, pembersihan batu bara dan operasi bawah air menjadi prioritas yang harus segera dikerjakan. Namun, seluruh proses ini harus tetap mengutamakan keselamatan. Kondisi perairan saat ini dinilai belum mendukung untuk melakukan pekerjaan berat.

Citra menegaskan bahwa pekerjaan bawah air merupakan tahapan penting yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. "Tidak ada sesuatu hal terjadi yang tidak diinginkan karena memang kondisi sekarang perairan kurang baik dan itu menjadi catatan dalam melakukan suplai nanti saat akan melakukan tindakan," tegasnya.

Ia juga berharap proses pengangkatan batu bara bisa segera dimulai, meskipun membutuhkan waktu dan peralatan khusus. Menurutnya, penanganan dampak dari insiden ini harus menjadi perhatian utama. "Catatan saya satu, bagaimana batu bara ini bisa terangkat. Saya tahu proses itu tidak mudah dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan waktu, tapi saya mohon agar secepatnya masalah ini segera selesai dan kondisi terdampak dalam insiden batu bara ini mohon diperhatikan," ungkapnya.

Selain itu, Citra meminta agar jadwal pelaksanaan penanganan segera disusun dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Langkah ini penting agar proses berjalan sesuai rencana dan memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. "Harus ada timeline dan deadline yang jelas supaya nelayan dan pelaku usaha perikanan yang terdampak bisa kembali pulih," ucapnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, TNI AL, Polairud, PT Lion Marine, serta para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kewenangan dalam penanganan kerangka kapal.

Pertemuan itu membahas langkah-langkah teknis, administratif, dan koordinatif yang diperlukan dalam pelaksanaan proses penyingkiran kerangka kapal Nautica 22.

Kondisi perairan yang kurang baik menjadi tantangan utama dalam proses pembersihan. Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan semua pihak terkait dapat mempercepat penanganan. Nelayan dan pelaku usaha perikanan yang terdampak insiden ini menunggu kepastian agar aktivitas mereka bisa kembali normal.