Pemerintah Target Belanja 14% PDB 2027, Fokus Efisiensi

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan belanja negara pada tahun 2027 berada di kisaran 13,62 % hingga 14,80 % dari produk domestik bruto (PDB). Target ini tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok‑Pokok Kebijakan Fiskal (KEM‑PPKF) sebagai pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing anggaran. Tujuannya agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat.

“Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke‑21, Selasa 09 Juni 2026.

Di sisi lain, Purbaya menekankan pentingnya efektivitas subsidi dan perlindungan sosial. Ia menyatakan bahwa bantuan sosial dan subsidi akan diarahkan secara bertahap agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan juga akan terus didorong dan diperkuat.

“Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN). Program‑program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan juga terus didorong dan diperkuat,” ucap Purbaya.

Selanjutnya, Purbaya menyoroti sinergi antar program perlindungan sosial dari berbagai kementerian dan lembaga. Ia berharap intervensi yang dilakukan semakin terpadu, saling melengkapi, dan mampu memberikan dampak lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aktivitas belanja pusat dan daerah juga akan terus ditingkatkan melalui penguatan sinergi dan harmonisasi. Langkah ini diarahkan agar belanja daerah semakin optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan di daerah, serta mendukung pencapaian program prioritas nasional.

“Sejalan dengan itu, penguatan belanja K/L di daerah juga terus didorong melalui sinergi program yang alokasi penerimaan manfaat berada di daerah seperti percepatan MBG, penguatan Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat dan pemeriksaan kesehatan gratis,” beber Purbaya.

Dengan pendekatan yang lebih terfokus, pemerintah berharap alokasi anggaran tidak hanya lebih efisien tetapi juga lebih berdaya guna. Fokus pada data tunggal sosial ekonomi nasional diharapkan mempermudah identifikasi penerima manfaat yang paling membutuhkan. Sementara itu, sinergi antara belanja pusat dan daerah diharapkan menciptakan layanan publik yang lebih responsif dan pembangunan daerah yang lebih merata.