Pemerintah Tetap BBM Tidak Naik, Hamka Pujikan Kebijakan Energi

Hamka B Kady, anggota Komisi V DPR RI dari Partai Golkar, mengucapkan terima kasih atas keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik subsidi maupun nonsubsidi mulai 01 April 2026. Ia menegaskan pentingnya tetap tenang dan tidak membeli BBM berlebihan agar tidak menimbulkan antrean panjang di SPBU.

“Pada situasi geopolitik yang memicu krisis dan lonjakan harga energi yang terasa di sejumlah negara, Presiden Prabowo Subianto justru tidak menaikkan harga BBM nasional. Ini keputusan yang tidak mudah. Kami sangat apresiasi itu,” kata Hamka, dikutip 04 April 2026. Dalam ucapan tersebut, ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan upaya mitigasi risiko akibat dinamika global yang sedang berkembang.

Hamka juga memuji kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang secara rutin melakukan evaluasi terhadap harga energi global. Menurutnya, evaluasi berkala ini penting agar kebijakan tetap berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia menambahkan, “Indonesia sudah menemukan sumber minyak mentah baru selain dari Timur Tengah, sehingga bisa dikatakan stok BBM dalam negeri dalam kondisi yang sangat aman.”

Di sisi lain, legislator ini menyoroti perlunya pembenahan transportasi publik sebagai bagian dari strategi menekan konsumsi BBM. Ia menekankan bahwa perbaikan sistem transportasi umum oleh Kementerian Perhubungan akan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. “Salah satu yang menjadi atensi adalah minimnya pembenahan transportasi publik di sejumlah daerah, khususnya di wilayah perkotaan,” ujarnya.

Menurut Hamka, transportasi publik merupakan kunci utama menekan konsumsi BBM. Ia berkata, “Negara-negara yang membatasi penggunaan BBM dengan berbagai kebijakan adalah negara yang transportasi umumnya buruk.” Sebaliknya, negara dengan transportasi umumnya baik menyesuaikan atau mengatur cadangan BBM. Ia mendorong Kemenhub untuk membenahi transportasi umum guna meningkatkan minat penggunaan angkutan umum dan memudahkan mobilitas masyarakat di perkotaan. “Hal ini menjadi salah satu solusi untuk menekan konsumsi BBM,” ujarnya.

Contoh negara yang berhasil menekan konsumsi BBM melalui transportasi publik adalah Jepang. “Jepang, misalnya, yang fokus pada membentuk budaya masyarakat yang gemar menggunakan transportasi publik yang berkontribusi dalam menekan konsumsi BBM. Negara itu menurutnya juga getol menggenjot efisiensi teknologi,” jelas Hamka. Ia menambahkan bahwa Korea Selatan juga menerapkan strategi serupa dengan mengembangkan transportasi publik modern terintegrasi. Sistem kereta bawah tanah (subway), bus cepat, dan kereta antarkota menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, khususnya di kota besar seperti Seoul.

Dengan layanan yang nyaman, tepat waktu, dan terjangkau, masyarakat lebih memilih transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Akibatnya, konsumsi BBM dapat ditekan. “Dengan layanan yang nyaman, tepat waktu, dan terjangkau, masyarakat lebih memilih transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi, sehingga konsumsi BBM dapat ditekan,” tambahnya.

Secara keseluruhan, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM pada 01 April 2026 dan upaya memperkuat transportasi publik diharapkan dapat menstabilkan harga energi domestik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, serta kesadaran akan pentingnya diversifikasi sumber energi dan efisiensi transportasi dalam konteks dinamika global.