Pemerintah Tingkatkan Kepemilikan Negara di Sektor Tambang

Jakarta, 6 Mei 2026 – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambah kepemilikan negara di sektor pertambangan. Langkah ini dimaksudkan agar porsi pendapatan negara dapat lebih besar, sesuai dengan implementasi Pasal 33 UUD 1945.

Dalam keterangan tertulis, Bahlil menyatakan, "Kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33," dia menekankan bahwa keputusan ini sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Rencana tersebut menitikberatkan pada penataan perizinan pertambangan. Bahlil menjelaskan bahwa perizinan eksisting maupun yang baru akan disusun ulang menggunakan skema cost recovery dan gross split. Tujuannya agar pembagian porsi bagi negara menjadi lebih optimal.

Ia menambahkan, "Kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan kita coba kita exercise untuk kita bangun, untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta," Bahlil menggarisbawahi pentingnya mekanisme yang sudah terbukti di sektor migas.

Selanjutnya, Bahlil menegaskan bahwa pendapatan negara akan dibidik lebih besar. Ia berkata, "Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar," menandakan bahwa konsesi tetap dipertahankan, namun dengan porsi yang lebih menguntungkan bagi negara.

Di sisi energi, pemerintah sedang meneliti penggantian LPG dengan CNG. Bahlil menjelaskan bahwa harga CNG diperkirakan akan lebih murah sekitar 30 % dibandingkan LPG. Hal ini disebabkan oleh sumber energi dan industri CNG berasal dari dalam negeri, sehingga biaya transportasi lebih rendah.

Ia menambahkan, "Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri. Jadi tidak kita melakukan import. Cost transportasinya aja sudah bisa meng-cover. Dan yang kedua, dia itu berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya. Jadi itu jauh lebih efisien," Bahlil menekankan bahwa CNG dapat diakses secara luas di seluruh wilayah Indonesia.

Proyeksi penggunaan CNG untuk masyarakat menunjukkan potensi penghematan devisa negara hingga Rp130 triliun dan pengurangan jumlah subsidi energi. Ini diharapkan dapat menstabilkan neraca pembayaran negara.

Pengujian tabung CNG sedang berlangsung. Karena tekanan CNG mencapai 250 bar, modifikasi tabung LPG 3 kilogram yang biasa dipakai masyarakat diperlukan. Hasil uji coba diharapkan tersedia dalam 2 hingga 3 bulan mendatang, kata Bahlil.

Rencana ini menandai upaya pemerintah untuk memperkuat kontrol negara atas sumber daya alam sekaligus memanfaatkan energi domestik. Dengan mekanisme yang lebih terstruktur, diharapkan pendapatan negara dapat meningkat dan ketergantungan pada impor energi berkurang secara signifikan.