Pemerintah Tunggu Keputusan Presiden WFH Satu Hari Mingguan

Pemerintah Indonesia sedang menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai kebijakan Work from Home (WFH) satu hari seminggu untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM). Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa rencana tersebut sudah mendapat persetujuan mayoritas kabinet pada rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

“Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama,” ujar Tito di Gedung Bina Graha pada 26 Maret 2026. Ia menambahkan bahwa pemerintah siap menjalankan skema WFH, mengacu pada pengalaman masa pandemi COVID‑19.

Airlangga Hartarto menyatakan bahwa WFH dilakukan demi efisiensi waktu kerja. Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga bagi sektor swasta dan pemerintah daerah yang tidak bergerak di bidang pelayanan.

Namun, kebijakan ini mendapat sorotan dari kalangan ekonom. Tauhid Ahmad, Senior Economist di INDEF, mengkritik bahwa menerapkan WFH bagi pegawai swasta lebih sulit dibandingkan ASN. Ia menegaskan bahwa di sektor swasta, WFH dapat menurunkan produktivitas perusahaan. “Kondisi ini karena jika WFH di sektor swasta akan mempengaruhi produktivitas perusahaan,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa memaksakan WFH pada swasta dapat menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, menambahkan: “Nah swasta ini kan nggak mungkin dikurangi, karena kan itu roda ekonomi masyarakat, padahal itu penggeraknya kan. Mereka ke pabrik, ke industri, kemana‑mana kan,” katanya. Ia berpendapat bahwa penetapan WFH sehari seminggu dapat mengurangi konsumsi bahan bakar, terutama jika kebijakan ini tidak disertai perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi.

Bhima juga mengemukakan: “WFH tidak efektif tanpa menggeser perilaku masyarakat menggunakan transportasi publik. WFH tapi orang tetap butuh belanja ke pasar, butuh antar anak sekolah artinya konsumsi BBM tidak turun signifikan,” ujarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyarankan agar pemerintah memberikan subsidi transportasi publik agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengusulkan agar hari WFH dipilih sebagai hari Rabu. Ia menyatakan: “Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang,” kata Ahmad. Ia menilai bahwa jika WFH dilakukan pada hari Jumat, pegawai dapat berwisata, sementara pada hari Senin, pegawai dapat memperpanjang libur akhir pekan. “Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya. Pertimbangannya sebagai berikut: Kalau hari Senin, masyarakat punya kecenderungan memperpanjang libur akhir pekan. Kalau Kamis, orang bisa mengajukan cuti atau libur untuk hari Jumat. Jadi masyarakat bisa liburan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu,” ujarnya.

Ahmad menambahkan: “Penentuan Rabu sebagai hari WFH merupakan pilihan paling memungkinkan di antara hari‑hari lain. Sebab, Rabu berada di tengah‑tengah minggu sehingga kemungkinan orang untuk memperpanjang libur atau cuti lebih sedikit.” Ia menekankan bahwa dengan memilih Rabu, kinerja pegawai pemerintah tetap efektif.

Debat ini mencerminkan perbedaan pandangan antara pemerintah yang ingin mengurangi konsumsi BBM melalui kebijakan WFH, dan para ekonom yang menilai dampaknya terhadap produktivitas dan ekonomi swasta. Sementara beberapa pihak menyoroti potensi penghematan BBM, yang lain menekankan perlunya dukungan transportasi publik dan penyesuaian perilaku masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan WFH satu hari seminggu masih menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo. Jika disetujui, pemerintah akan memulai pelaksanaan dengan hari Rabu sebagai hari kerja jarak jauh, sambil mempertimbangkan subsidi transportasi publik untuk memaksimalkan penghematan BBM dan menjaga produktivitas sektor swasta.