Pemerintah Wajib WFH Satu Hari, Target Potong BBM APBN

Sejumlah menteri di Jakarta mengumumkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan pengeluaran APBN, khususnya subsidi bahan bakar minyak di Indonesia. Pemerintah menanggapi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi minyak mentah.

Kesepakatan ini muncul setelah diskusi yang dipimpin oleh Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa aturan ini akan segera dilaksanakan setelah mendapat izin Presiden Prabowo.

Menurut Tito, kebijakan WFH satu hari seminggu ini bersifat anjuran bagi sektor swasta, namun wajib bagi pegawai negeri sipil (ASN). Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki keberatan dengan wacana ini. Tito mengutip pengalaman masa COVID-19, ketika WFH sering dipakai dan bahkan WFO hanya 25%.

“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman,”

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian. Ia menanyakan sejauh mana WFH dapat menekan pengeluaran APBN dan mitigasi apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi dampaknya.

Di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa sudah memutuskan menerapkan WFH bagi ASN di lingkungan pemerintah provinsi. Ia memilih hari Rabu sebagai hari kerja dari rumah, mengingat efektivitas layanan publik. Implementasinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh redaktur setempat.

Menjelang petang, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengumumkan penarikan aturan pembelajaran dari rumah bagi siswa sekolah. Keputusan ini diambil setelah koordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Agama. Pembelajaran tatap muka tetap dijalankan untuk mengoptimalkan pendidikan dan mengurangi risiko learning loss.

Berbagai pernyataan dan keputusan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan kerja dan pendidikan di tengah tekanan ekonomi global. Kebijakan WFH satu hari seminggu, jika diimplementasikan secara konsisten, dapat mengurangi biaya operasional kantor dan menghemat pengeluaran subsidi BBM. Namun, efektivitasnya masih perlu dipantau melalui data pengeluaran APBN dan produktivitas kerja ASN.