Pemkab Klungkung Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut

WTP atau Opini Wajar Tanpa Pengecualian kembali diberikan kepada Pemkab Klungkung oleh BPK RI. Ini menjadi pencapaian ke‑11 berturut‑turut sejak 2015.

“Opini WTP yang kami raih kembali ini bukan sekadar rutinitas atau formalitas administratif semata. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kuat kami untuk mengelola APBD dengan jujur, transparan dan akuntabel,” kata Bupati Klungkung I Made Satria dalam keterangannya pada 09 Juni 2026.

Pada 08 Juni 2026, I Gusti Ngurah Satria Perwira, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda se‑Bali Tahun Anggaran 2025 di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar. Hadir di acara tersebut Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Anom dan Sekda Klungkung Anak Agung Lesmana, serta Gubernur Bali Wayan Koster dan bupati/wali kota se‑Bali.

Satria mengungkapkan rasa bangga sekaligus menekankan pentingnya tetap berhati‑hati dengan predikat WTP. Menurutnya, predikat tersebut menjadi dorongan bagi Pemkab Klungkung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Tata kelola keuangan yang baik adalah fondasi utama mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ke depan kami akan memperkuat pengendalian internal dan inovasi kelola aset, agar program pembangunan tepat sasaran dan dampaknya dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas arahan dan bimbingan BPK RI. Satria mengapresiasi jajaran OPD Pemkab Klungkung dan DPRD Klungkung yang berkomitmen mengurus tata kelola keuangan.

Menurut Nyoman Adhi Suryadnyana, pimpinan I BPK RI, opini WTP diberikan berdasarkan empat indikator: kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas pengendalian internal.

“Pemeriksaan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini, pengelolaan keuangan Pemda diharapkan lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Adhi.

Perkembangan ini menegaskan bahwa Pemkab Klungkung telah konsisten menjaga keuangan daerahnya. Dengan dukungan BPK RI, daerah ini berpotensi meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.