Pemprov Sulsel Tegaskan Kewenangan Seleksi Paskibraka CYL

Pemprov Sulawesi Selatan menegaskan perhatian serius terhadap polemik hasil seleksi Paskibraka tingkat nasional yang melibatkan perwakilan Sulsel. Fokus utama adalah peserta asal Kota Makassar yang berinisial CYL, yang belum terpilih dalam proses seleksi tersebut.

Pada hari Senin, 25 Mei 2026, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo‑SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, memimpin pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel bersama Kesbangpol Makassar dan CYL. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, menandai keterlibatan langsung pimpinan daerah dalam dialog ini.

Basmin menyatakan, “Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku.” Pernyataan ini diambil pada Rabu, 27 Mei 2026, menegaskan kesiapan pemerintah provinsi dalam menyalurkan suara masyarakat ke tingkat pusat.

Selanjutnya, Pemprov Sulsel menegaskan penghormatan penuh terhadap seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung berjenjang sesuai pedoman nasional. Basmin menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi tingkat nasional merupakan kewenangan panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun daerah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menghormati proses seleksi dan menanggapi wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh. “Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.” kata Basmin.

Sehubungan dengan polemik tersebut, Pemprov Sulsel sebelumnya telah memastikan bahwa seleksi Paskibraka tingkat nasional berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel menegaskan bahwa proses seleksi berlangsung secara profesional dan objektif.

Bustanul, kepala Kesbangpol Sulsel, menyatakan, “Kepala Kesbangpol Sulsel Bustanul mengatakan pihaknya memahami perhatian publik terhadap proses seleksi tersebut. Kendati begitu, dia mengaku seluruh tahapan dilakukan secara terbuka dan melibatkan tim seleksi nasional.”

Menurutnya, tim seleksi terdiri atas unsur Badana Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Setmilpres. Tim melakukan penilaian secara langsung selama tahapan seleksi berlangsung, menilai aspek kesamaptaan, keterampilan, peraturan baris‑berbaris (PBB), kepribadian, serta hasil evaluasi menyeluruh.

Bustanul menegaskan, “Seleksi ini adalah kewenangan pemerintah provinsi. Di mana yang diseleksi ini adalah utusan terpilih dari kabupaten dan kota. Untuk seleksi ke tingkat pusat itu dilakukan oleh panitia seleksi dari pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi.”

Ia menambahkan, “Di dalamnya ada BPIP Pusat, ada DPPI Pusat, ada Setmilpres untuk menentukan yang ke pusat. Saya pastikan bahwa seleksi yang dimaksud itu terlaksana sesuai dengan ketentuan dan berjalan secara objektif dan transparan.”

Secara keseluruhan, Pemprov Sulawesi Selatan menegaskan komitmen untuk memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat, tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional. Proses seleksi Paskibraka tetap dijalankan secara objektif, terbuka, dan sesuai pedoman nasional, menegaskan peran masing‑masing lembaga dalam menjaga integritas dan keadilan.