Percepatan Izin KEK Dinilai Kunci Jaga Daya Saing

Percepatan proses perizinan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dinilai sebagai langkah penting untuk menjaga daya saing Indonesia dan mendorong investasi baru. Penilaian ini disampaikan oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).

Langkah ini dinilai mendesak, terutama di tengah melambatnya aktivitas manufaktur nasional. Persaingan antarnegara untuk menarik investasi juga semakin ketat. Data dari S&P Global menunjukkan Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur Indonesia pada Juni 2026 berada di angka 46,9. Angka ini turun dari 50,0 pada bulan sebelumnya. Nilai di bawah 50 menandakan sektor manufaktur sedang mengalami kontraksi atau penyusutan.

Menurut HKI, kondisi ini harus dijawab dengan kebijakan yang bisa mempercepat masuknya investasi dan memperluas aktivitas industri. Ketua Umum HKI, Akhmad Maruf Maulana, menyatakan bahwa minat investasi ke Indonesia sebenarnya masih terjaga. Hal ini terlihat dari banyaknya usulan pengembangan dan perluasan KEK yang diajukan oleh pelaku usaha di berbagai daerah.

"Saat aktivitas manufaktur sedang melambat, justru kita perlu mempercepat lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu instrumen yang paling efektif adalah mempercepat proses perizinan KEK sehingga investasi dapat segera terealisasi dan menciptakan aktivitas ekonomi baru," ujar Maruf dalam keterangan tertulis pada Senin, 06 Juli 2026.

Saat ini, HKI mencatat ada beberapa usulan pengembangan dan perluasan KEK yang sedang diproses oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah:

• KEK Wiraraja Madura yang dikembangkan oleh PT Wiraraja Madura Internasional
• KEK Digital Bekasi oleh PT Daybreak Digital
• KEK Industri Halal Sidoarjo oleh PT Makmur Berkah Amanda Tbk
• KEK Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) di Kalimantan Timur
• KEK Patimban di Kabupaten Subang
• KEK Subang
• KEK Mangkupadi di Kalimantan Utara
• Perluasan KEK Nongsa di Batam

Menurut HKI, bertambahnya usulan pengembangan KEK menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek Indonesia masih kuat. Momentum ini perlu dijaga melalui proses evaluasi dan perizinan yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

"Kami berharap pemerintah dapat mempercepat seluruh proses evaluasi dan perizinan KEK tanpa mengurangi kualitas kajian. Kepastian waktu menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan investasi. Semakin cepat investasi berjalan, semakin cepat pula lapangan kerja tercipta, kapasitas produksi bertambah, dan roda perekonomian bergerak," jelas Maruf.

HKI meyakini percepatan pembangunan KEK akan memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional. Dampak itu meliputi peningkatan investasi, penguatan hilirisasi industri, pertumbuhan ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

"Pelaku usaha telah menunjukkan optimisme dengan terus mengembangkan kawasan industri dan mengajukan KEK baru. Kini saatnya pemerintah mempercepat perizinan agar optimisme tersebut segera berubah menjadi investasi riil. Di tengah perlambatan manufaktur, percepatan investasi merupakan salah satu jawaban paling konkret untuk mengembalikan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia," tutup Maruf.

Data menunjukkan sektor manufaktur Indonesia memang sedang dalam tekanan. Indeks PMI yang berada di bawah 50 selama beberapa bulan terakhir mengindikasikan aktivitas pabrik yang menurun. Dalam situasi seperti ini, percepatan realisasi investasi melalui KEK bisa menjadi salah satu cara untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan kembali roda ekonomi. Kepercayaan investor yang masih tinggi, tercermin dari banyaknya usulan KEK baru, menjadi modal yang perlu segera ditindaklanjuti dengan kebijakan perizinan yang lebih efisien.