Pertamax Tetap Harga, Tidak Ada Migrasi ke BBM Subsidi

Harga BBM non subsidi di Indonesia mengalami kenaikan tajam, menciptakan selisih yang signifikan dibandingkan dengan BBM subsidi. Meskipun perbedaan harga besar, para analis menilai migrasi konsumen dari non subsidi ke subsidi tidak akan terjadi.

Fahmy Radhi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, berpendapat bahwa migrasi pengguna BBM tidak akan muncul karena Pertamax, salah satu produk non subsidi, tidak ikut kenaikan harganya. Menurutnya, Pertamax memiliki pangsa pasar yang jauh lebih besar dibandingkan produk non subsidi lainnya. Ia menebak bahwa bila Pertamax ikut naik, migrasi pengguna ke produk subsidi akan terjadi.

“Untuk Pertamax kan tidak dinaikkan saya menduga kalau Pertamax dinaikkan dan Pertalite tidak dinaikkan justru itu potensi migrasi terjadi. Pertamax yang cukup besar konsumennya, maka ditahan harganya, jadi migrasi ke Pertalite yang bebani subsidi APBN tidak terjadi,” ujar Fahmy ketika dihubungi detikcom, Senin (20 April 2026).

Fahmy juga menyinggung bahwa mayoritas konsumen Pertamax adalah kelas menengah yang rentan daya belinya. Ia menambahkan, “Apalagi konsumennya kan kelas menengah yang rentan gitu ya. Kalau Pertamax naik ya dia akan pindah ke Pertalite, ya ini sangat tepat kebijakannya. Mereka ini yang mudah migrasi, kalau dia naik maka akan berpindah.”

Di sisi harga, Pertamina hanya menaikkan harga Pertamax Turbo menjadi Rp 19.400 per liter. Dexlite kini dijual seharga Rp 23.600 per liter, sementara Pertamina Dex berada di Rp 23.900 per liter. Harga Pertamax tetap diperdagangkan di Rp 12.300 per liter untuk pembelian di SPBU dan Rp 12.200 per liter di Pertashop. Pertamax Green 95 tetap seharga Rp 12.900 per liter.

BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap di Rp 10.000 per liter, dan produk Biosolar subsidi tetap di Rp 6.800 per liter.

Pengamat ekonomi senior dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak, mengapresiasi keputusan pemerintah menahan harga Pertamax. Baginya, penahanan harga Pertamax menunjukkan respons pemerintah terhadap kenaikan harga tanpa memicu migrasi pengguna BBM subsidi.

“Ini strategi pemerintah agar terkesan merespon kenaikan harga BBM namun tidak berdampak luas pada migrasi BBM bersubsidi. Tentunya ini juga akan mengurangi imbasnya ke inflasi secara luas, meskipun risikonya pada tekanan APBN menjadi lebih besar,” sebut Ishak.

Robert Winerungan, pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Manado, menekankan perlunya kebijakan yang lebih tegas untuk mengantisipasi migrasi konsumsi ke BBM subsidi. Salah satu usulnya adalah membatasi penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu.

“Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp 500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi,” ujar Robert.

Secara keseluruhan, kebijakan penahanan harga Pertamax dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara stabilitas harga BBM non subsidi dan mencegah tekanan inflasi serta beban fiskal. Dengan menjaga harga Pertamax tetap terjaga, migrasi konsumen ke BBM subsidi diharapkan tidak terjadi, sehingga dampak pada APBN dapat diminimalisir.