Pertamina Jaga Harga Pertamax, BBM Subsidi Tetap Hemat

Harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak mendapat subsidi mengalami kenaikan tajam. Selisih antara harga BBM nonsubsidi dan BBM subsidi semakin melebar.

Di Pertamina, Pertamax Turbo kini dijual seharga Rp 19.400 per liter. Dexlite berada di Rp 23.600 per liter, sementara Pertamina Dex ditetapkan Rp 23.900 per liter.

Berbeda dengan produk nonsubsidi lainnya, Pertamax tetap dipasarkan seharga Rp 12.300 per liter di SPBU dan Rp 12.200 per liter di Pertashop. Pertamax Green 95 tidak berubah, tetap Rp 12.900 per liter.

Di sisi lain, BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, dan Biosolar tetap Rp 6.800 per liter.

Walaupun selisih harga semakin besar, para analis menilai migrasi konsumen ke BBM nonsubsidi tidak akan terjadi. Fahmy Radhi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, berpendapat bahwa potensi migrasi akan tetap rendah karena Pertamax tidak ikut kenaikan harganya.

"Untuk Pertamax kan tidak dinaikkan saya menduga kalau Pertamax dinaikkan dan Pertalite tidak dinaikkan justru itu potensi migrasi terjadi. Pertamax yang cukup besar konsumennya, maka ditahan harganya, jadi migrasi ke Pertalite yang bebani subsidi APBN tidak terjadi," ujar Fahmy ketika dihubungi detikcom, Senin (20/4/2026).

Fahmy menambahkan bahwa mayoritas konsumen Pertamax berada di kelas menengah, yang rentan terhadap fluktuasi harga. "Apalagi konsumennya kan kelas menengah yang rentan gitu ya. Kalau Pertamax naik ya dia akan pindah ke Pertalite, ya ini sangat tepat kebijakannya. Mereka ini yang mudah migrasi, kalau dia naik maka akan berpindah," beber Fahmy.

Peneliti senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak, mengapresiasi keputusan pemerintah menahan harga Pertamax. Ia menilai bahwa kebijakan ini menanggapi kenaikan harga tanpa menimbulkan migrasi luas ke BBM subsidi.

"Ini strategi pemerintah agar terkesan merespon kenaikan harga BBM namun tidak berdampak luas pada migrasi BBM bersubsidi. Tentunya ini juga akan mengurangi imbasnya ke inflasi secara luas, meskipun risikonya pada tekanan APBN menjadi lebih besar," sebut Ishak.

Di sisi lain, Robert Winerungan, pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Manado, menyoroti perlunya kebijakan yang lebih tegas untuk mengantisipasi migrasi konsumsi ke BBM subsidi. Ia mengusulkan pembatasan penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu.

"Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp 500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi," ujar Robert.

Dengan harga BBM nonsubsidi yang melonjak, pemerintah tampaknya memilih strategi menahan harga Pertamax untuk menjaga kestabilan permintaan. Namun, kebijakan ini menimbulkan tekanan tambahan pada anggaran pemerintah. Sementara itu, potensi migrasi ke BBM subsidi tetap menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan.