PP Tata Kelola Ekspor SDA: BUMN DSI Siap Kontrol Utama

Peraturan Pemerintah baru tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) menjadi tonggak penting dalam kebijakan ekonomi‑politik Indonesia. Dengan PP ini, setiap ekspor komoditas strategis harus melewati badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Reaksi publik segera beragam. Ada yang memuji langkah berani negara mengambil kembali kendali atas kekayaan alam, dan ada pula yang khawatir akan dampak terhadap kepastian usaha, kontrak jangka panjang, dan persepsi investor global. Di tengah perdebatan, muncul pertanyaan dasar: apakah negara berhak memperkuat kontrol atas ekspor sumber daya alam strategisnya?

Jawabannya jelas dari konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar‑besar untuk kemakmuran rakyat. Selama puluhan tahun, Indonesia sering berada dalam posisi paradoks: kaya sumber daya, namun penerimaan relatif rendah dibanding potensi riil. Kebijakan ini, dalam konteks itu, memperoleh legitimasi politik, ekonomi, dan moral.

Prabowo Subianto menyatakan bahwa tujuan PP adalah memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis nasional sekaligus menutup praktik manipulasi perdagangan yang merugikan negara, seperti under‑invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Pemerintah bahkan menyebut dugaan praktik under‑invoicing antara 1991 hingga 2024 mencapai 908 miliar dolar AS, atau sekitar Rp15.400 triliun. Angka ini, bila benar, menunjukkan kebocoran ekonomi yang sangat besar.

Praktik under‑invoicing dan transfer pricing bukan fenomena baru. Banyak perusahaan multinasional memanfaatkan kelemahan tata kelola negara berkembang untuk meminimalkan pembayaran pajak dan memindahkan keuntungan ke yurisdiksi yang lebih menguntungkan. Joseph Stiglitz (2012) menyebut praktik semacam ini sebagai bagian dari “shadow architecture of global capitalism”, mekanisme tersembunyi dalam ekonomi global yang memungkinkan kekayaan negara berkembang terus mengalir keluar secara sistematis.

Itulah alasan mengapa kebijakan pemerintah Indonesia dianggap wajar. Banyak negara kaya sumber daya alam melakukan kontrol kuat terhadap ekspor komoditas strategis mereka. Norwegia mengontrol industri minyak melalui Equinor dan sovereign wealth fund yang disiplin. Arab Saudi mengendalikan minyak melalui Saudi Aramco. Chile mengontrol tembaga melalui Codelco. China menerapkan kontrol sangat ketat terhadap ekspor rare earth minerals. Indonesia selama ini cenderung terlalu liberal dalam pengelolaan SDA, sering hanya menjadi regulator administratif, sementara kendali substantif berada di tangan pasar dan korporasi global.

Dari perspektif teori negara pembangunan, kebijakan ini dapat dibaca sebagai upaya mengembalikan kapasitas strategis negara. Chalmers Johnson (1982) menegaskan bahwa negara yang berhasil melakukan lompatan pembangunan adalah negara yang mampu mengendalikan sektor‑sektor strategis ekonominya tanpa mematikan pasar sepenuhnya. Negara bertindak bukan sekadar sebagai penjaga aturan, tetapi juga sebagai arsitek ekonomi nasional.

Keunggulan kebijakan ekspor SDA melalui BUMN terletak pada kontrol strategis. Pemerintah tidak mengambil alih seluruh industri pertambangan atau perkebunan, melainkan mengendalikan simpul perdagangan internasionalnya. Dengan demikian, pemerintah memperoleh kemampuan monitoring yang jauh lebih besar terhadap transaksi global komoditas Indonesia.

Secara teoritis, pendekatan ini memiliki beberapa keuntungan. Pertama, memastikan penerimaan negara lebih optimal. Negara dapat meminimalkan praktik manipulasi invoice, permainan harga transfer, dan penghindaran pajak lintas yurisdiksi. Kedua, memastikan devisa hasil ekspor benar‑benar masuk ke sistem keuangan nasional. Ketiga, menciptakan kemampuan kontrol terhadap laju ekstraksi sumber daya alam. Keempat, memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global. Kelima, memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Namun, kebijakan publik paling sulit terletak pada implementasi. Saya pernah mengamati bahwa keberhasilan kebijakan publik hanya sekitar 20 % ditentukan oleh kualitas formulasi, 60 % oleh implementasi, dan 20 % oleh pengendalian kebijakan. Indonesia memiliki sejarah kebijakan besar yang gagal bukan karena konsepnya buruk, melainkan karena implementasinya rapuh. Banyak institusi negara dibentuk dengan idealisme tinggi, tetapi kemudian tersandera birokrasi, korupsi, konflik kepentingan, patronase politik, dan oligarki ekonomi.

Ketika PT DSI dibentuk, ia bukan organisasi biasa. Ia akan menjadi simpul utama perdagangan ekspor komoditas strategis Indonesia. Nilai transaksi yang dikelola dapat mencapai ratusan miliar dolar. Dalam konteks itu, PT DSI pada dasarnya adalah organisasi “maha‑raksasa” yang akan memegang kekuasaan ekonomi sangat besar. Semakin besar kekuasaan ekonomi suatu organisasi, semakin besar pula risiko moral hazard di dalamnya. Robert Klitgaard (1988) merumuskan korupsi sebagai: C = M + D – A. Korupsi tumbuh ketika terdapat monopoli, diskresi besar, dan akuntabilitas rendah. Dalam konteks PT DSI, risiko tersebut sangat nyata.

Oleh karena itu, desain governance menjadi faktor penentu hidup‑mati kebijakan ini. Pertama, tata kelola PT DSI harus dibangun dengan standar tata kelola berkelas dunia, bukan sekadar memindahkan birokrasi domestik ke DSI. Transparansi transaksi harus real time dan dapat diaudit secara digital. Semua kontrak perdagangan strategis harus memiliki mekanisme pengawasan berlapis. Disarankan ada semacam “tim independen” yang terdiri dari tiga sampai lima orang senior, tidak harus dari bisnis, tapi yang pasti tidak dari politik, dan tidak mempunyai cacat integritas.

Kedua, manajemen harus diisi oleh profesional terbaik dunia, bukan sekadar representasi politik. Penunjukan Luke Thomas Mahony, mantan Direktur PT Vale Indonesia Tbk, menunjukkan pemerintah menyadari pentingnya profesionalisme global. Namun satu figur profesional tidak cukup. Yang diperlukan adalah keseluruhan ekosistem organisasi yang profesional. Meski, disarankan warga negara bukan Indonesia, sebaiknya diberikan posisi tertinggi sebagai direktur, karena diperlukan kemampuan teknis, dan bukan sebagai direktur utama, dengan tuntutan pertanggung‑jawaban kebangsaan dan konstitusi daripada sekadar menguasai teknis.

Ketiga, pengawasan independen harus sangat kuat. Tanpa pengawasan independen, PT DSI berpotensi berubah menjadi pusat rente baru. Dalam sejarah Indonesia, banyak lembaga strategis negara akhirnya menjadi arena perebutan kepentingan politik dan ekonomi. Keempat, digitalisasi dan integrasi data harus total. Sistem ekspor harus terhubung dengan bea cukai, perpajakan, perbankan, kementerian ESDM, dan lembaga pengawas keuangan. Tanpa integrasi digital, kebijakan ini justru berpotensi menciptakan birokrasi baru yang lamban dan koruptif.

Kelima, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kontrol negara dan iklim investasi. Kekhawatiran pelaku industri pertambangan tidak dapat diabaikan. Indonesian Mining Association (IMA) mengingatkan pentingnya kepastian hukum, keberlangsungan kontrak jangka panjang, dan iklim investasi yang kompetitif. Perubahan kebijakan yang terlalu drastis tanpa transisi yang baik dapat menciptakan ketidakpastian pasar. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa penguatan kontrol negara tidak berubah menjadi over‑centralization yang kontraproduktif. Negara harus menjadi pengendali strategis, bukan operator birokratik yang menghambat efisiensi ekonomi.

Di titik ini, tantangan terbesar sesungguhnya adalah kualitas negara itu sendiri. Apakah Indonesia cukup mampu mengelola organisasi sebesar itu secara profesional? Pertanyaan ini penting karena sejarah birokrasi Indonesia menunjukkan adanya persoalan kronis berupa patronase politik, korupsi administratif, dan lemahnya meritokrasi. Francis Fukuyama (2014) menegaskan bahwa kekuatan negara modern tidak hanya ditentukan oleh kapasitas memerintah, tetapi juga kualitas institusinya. Negara kuat bukan sekadar negara yang memiliki kekuasaan besar, melainkan negara yang mampu menggunakan kekuasaan itu secara efektif, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini pada akhirnya menjadi ujian besar kapasitas negara. Bila berhasil, Indonesia dapat memasuki fase baru pengelolaan sumber daya alam yang lebih berdaulat dan produktif. Negara akan memperoleh peningkatan penerimaan signifikan, devisa yang lebih kuat, dan kemampuan kontrol strategis terhadap kekayaan nasional. Namun bila gagal, konsekuensinya sangat serius. Kegagalan dapat menciptakan “black hole institution”, institusi raksasa yang menyedot rente ekonomi nasional tanpa menghasilkan nilai tambah publik. Risiko kartelisasi, korupsi besar, oligarki baru, dan politisasi perdagangan ekspor dapat muncul. Lebih jauh lagi, kegagalan kebijakan ini dapat merusak kepercayaan investor global terhadap Indonesia.

Oleh karena itu, implementasi harus dilakukan dengan disiplin luar biasa sejak hari pertama. Pemerintah tampaknya memahami pentingnya fase transisi. Implementasi dibagi dalam dua tahap: masa transisi 1 Juni 2026–31 Agustus 2026, dan implementasi penuh mulai 1 September 2026. Pendekatan bertahap ini penting untuk meminimalkan shock terhadap pasar dan memberi waktu penyesuaian kepada pelaku industri. Namun transisi administratif saja tidak cukup. Yang jauh lebih penting adalah transisi budaya kelembagaan. PT DSI harus dibangun sebagai organisasi global‑class institution, bukan sekadar BUMN tradisional dengan kultur birokrasi lama. Indonesia membutuhkan organisasi yang mampu bergerak cepat, presisi, transparan, dan profesional di tengah persaingan perdagangan global yang sangat keras. Dalam industri komoditas internasional, kesalahan kecil dapat menghasilkan kerugian miliaran dolar.

Selain itu, pemerintah harus menjaga agar kebijakan ini tidak berubah menjadi nasionalisme ekonomi yang sempit. Dunia saat ini hidup dalam sistem ekonomi global yang sangat saling terhubung. Indonesia tetap membutuhkan investasi, teknologi, akses pasar, dan kemitraan internasional. Karena itu, pesan utama kebijakan ini seharusnya bukan anti‑pasar atau anti‑investor, melainkan penguatan tata kelola nasional. Negara ingin memastikan bahwa kekayaan nasional benar‑benar memberikan manfaat optimal bagi rakyat Indonesia.

Dalam perspektif itu, kebijakan ini dapat dibaca sebagai upaya membangun “economic sovereignty” di tengah globalisasi. Dani Rodrik (2011) menyebut bahwa negara‑negara berkembang sering kehilangan ruang kebijakan karena tekanan globalisasi ekonomi. Akibatnya, negara sulit melindungi kepentingan nasionalnya sendiri. Indonesia tampaknya sedang berupaya mengambil kembali sebagian ruang strategis tersebut.

Akankah kebijakan tata kelola ekspor SDA ini berhasil atau gagal, tergantung pada kemampuan institusi Indonesia untuk mengelola PT DSI secara profesional, transparan, dan akuntabel. Jika berhasil, Indonesia akan lebih berdaulat secara ekonomi, lebih kuat secara fiskal, dan lebih mampu mengendalikan kekayaan strategisnya sendiri. Jika gagal, akan muncul krisis kepercayaan besar terhadap kemampuan negara mengelola ekonomi nasional. Inti persoalan bukan lagi apakah kebijakan ini benar atau salah, melainkan apakah negara Indonesia memiliki kapasitas kelembagaan, profesionalisme, dan integritas yang cukup untuk melaksanakannya. Di situlah pertaruhan sebenarnya berada.

Dengan semua fakta ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekspor SDA melalui PT DSI menandai langkah strategis Indonesia untuk memperkuat kontrol atas sumber daya alamnya. Keberhasilan tergantung pada tata kelola, profesionalisme, dan integritas institusi yang dibangun. Jika terwujud, Indonesia akan memperoleh penerimaan lebih tinggi, devisa lebih kuat, dan kedaulatan ekonomi yang lebih besar. Jika tidak, risiko korupsi, oligarki, dan kehilangan kepercayaan investor akan meningkat. Kebijakan ini, pada akhirnya, menjadi ujian besar bagi kemampuan negara dalam memanfaatkan kekayaan alamnya secara berkelanjutan dan adil bagi rakyat.