PPLS Klarifikasi Tanggul Lumpur Sidoarjo Bocor

Satuan Kerja Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) memberikan klarifikasi terkait kondisi tanggul penahan lumpur di titik 10.D, Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Informasi yang beredar menyebut tanggul tersebut bocor. PPLS menegaskan, apa yang terjadi bukanlah kebocoran besar atau luapan lumpur. Melainkan perlemahan di beberapa titik yang disebabkan oleh penurunan tanah.

Fahmi Zamroni, anggota tim PPLS, menyatakan bahwa penggunaan kata "bocor" atau "luber" tidak tepat. Istilah itu bisa menimbulkan kesan bahwa telah terjadi kegagalan tanggul dalam skala besar. "Istilah bocor atau luber kurang tepat. Yang terjadi sebenarnya adalah perlemahan di beberapa titik akibat penurunan tanah. Bukan karena tanggulnya tidak kuat," kata Fahmi saat ditemui di lokasi pada Jumat, 10 Juli 2026.

Menurut Fahmi, fenomena penurunan tanah ini tidak hanya terjadi di area tanggul lumpur. Hal serupa juga terjadi di kawasan sekitar, termasuk di jalur rel kereta api yang selama ini rutin mendapatkan perbaikan. Ia menjelaskan, arah aliran lumpur dari pusat semburan saat ini lebih dominan bergerak ke arah barat. Karena itu, PPLS terus mengendalikan arah aliran agar masuk ke kolam penampungan yang telah disiapkan.

"Aliran lumpur kami arahkan ke kolam penampungan yang sudah dilengkapi kapal keruk agar volumenya bisa dikendalikan," ujarnya.

Untuk mendukung penanganan tersebut, PPLS mengoperasikan empat kapal keruk. Dua unit ditempatkan di kolam sisi utara dan timur. Dua unit lainnya beroperasi di Kolam 2 dan Kolam 5 di sisi selatan. Kapal-kapal keruk itu berfungsi mengalirkan lumpur menuju Kali Porong. Dengan begitu, volume lumpur di kolam penampungan tetap terkendali.

Sementara itu, Arif Firmanto, yang menangani perencanaan dan pelaksanaan di PPLS, mengakui adanya pengurangan volume pembuangan lumpur ke Kali Porong. Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi oleh efisiensi dan optimalisasi anggaran. Namun, hal itu tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam menangani lumpur Lapindo. "Memang ada penyesuaian karena efisiensi anggaran, tetapi penanganan tetap berjalan dan menjadi tanggung jawab kami," kata Arif.

Arif menjelaskan, volume semburan lumpur saat ini berkisar antara 27.000 hingga 32.000 meter kubik per hari. Angka ini jauh menurun jika dibandingkan dengan awal bencana pada tahun 2006 yang mencapai sekitar 100.000 hingga 120.000 meter kubik per hari.

Meski demikian, karakter lumpur yang mengandung material berat membuat pergerakannya berbeda dengan aliran air. Saat ini, arah dominan aliran bergerak ke utara dan barat, mendekati Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api.

PPLS memastikan kondisi tanggul hingga saat ini masih dalam kategori aman. Sebab, telah dibuat jalur khusus untuk mengarahkan aliran lumpur menuju kolam penampungan. Ke depan, PPLS bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan kajian ulang terhadap kapasitas kolam penampungan. Mereka juga akan memperkuat sejumlah titik tanggul yang dinilai mengalami penurunan tanah. "Kami terus melakukan pemantauan di lapangan dan penanganan maksimal agar kondisi tetap terkendali," pungkas Arif.

Penurunan tanah di kawasan Porong memang sudah lama terjadi, bukan hanya di area tanggul lumpur. Jalur rel kereta api di sekitar lokasi pun rutin diperbaiki karena ambles. PPLS mengandalkan kapal keruk untuk menjaga volume lumpur di kolam penampungan tetap stabil. Meskipun ada efisiensi anggaran yang mempengaruhi volume pembuangan lumpur ke Kali Porong, pemerintah memastikan penanganan lumpur Lapindo tetap menjadi prioritas.