PPN: 63% Pengguna Pertalite Berasal Kelas Menengah

Pertamina Patra Niaga (PPN) membuka diskusi tentang hasil kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tahun 2023 yang menunjukkan bahwa 63% konsumen Pertalite berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas. Temuan ini menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan alokasi subsidi BBM.

Corporate Secretary PPN, Roberth M.V. Dumatubun, menegaskan bahwa Pertamina tetap berkomitmen memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran. Ia menyoroti beberapa langkah yang sudah diterapkan, mulai dari penggunaan QR Code hingga pengawasan lintas lembaga.

Dengan adanya QR Code, Pengawasan BPH Migas, penertiban dan penindakan aparat penegak hukum terhadap pelaku penyelewengan, langkah pengawasan Pemda juga saya pikir ini adalah hal-hal yang dilakukan dalam rangka mewujudkan distribusi tepat sasaran,

Menurut Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef, seharusnya BBM subsidi ini dikonsumsi oleh masyarakat yang benar memang membutuhkan, bukan masyarakat yang daya belinya tinggi. Ia mengutip hasil kajian INDEF tahun 2023.

Berdasarkan kajian INDEF di tahun 2023, sekitar 63% dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas,

Andry menyoroti kebijakan subsidi BBM di Indonesia yang saat ini masih diberikan untuk komoditas. Menurutnya, pemberian subsidi pada komoditas berisiko memunculkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak layak mendapatkan subsidi. Artinya pasti akan dikonsumsi oleh masyarakat yang bukan seharusnya, masyarakat kelas menengah ke atas dalam hal ini untuk Pertalite,

Dia mendorong pemberian subsidi ditujukan langsung kepada individu, buka lagi pada komoditasnya. Jangan sampai dipisahkan yang nggak mampu belinya Pertalite, yang mampu belinya Pertamax ke atas. Ini kan dari sisi kualitas saja berbeda,

Dia mengatakan ketika gejolak geopolitik terjadi seperti ini dampaknya tekanan fiskal Indonesia semakin besar karena pemerintah memperbesar subsidi agar BBM tak naik. Jadi ini yang tidak kita inginkan kedepannya. Kita inginkan bahwa semakin tahan energi di Indonesia, itu pastinya semakin tahan juga dari sisi fiskal,

Diskusi ini menyoroti ketegangan antara tujuan sosial subsidi BBM dan kebutuhan fiskal negara. PPN menegaskan langkah-langkah konkret, sementara pihak Indef menekankan perlunya reformasi kebijakan agar subsidi lebih terarah dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi.