Prabowo: Ekspor Satu Pintu, Sumber Daya Alam di Dalam Negeri

Prabowo Subianto menjelaskan alasan pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan ekspor satu pintu untuk sumber daya alam (SDA) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, harga banyak komoditas Indonesia masih dipengaruhi oleh pihak luar, sementara sebagian besar keuntungan SDA mengalir keluar negeri. Untuk itu, pemerintah menata ulang tata kelola ekspor agar nilai ekonomi lebih banyak dimanfaatkan di dalam negeri dan dapat menutupi kebocoran penerimaan negara.

“Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu,” ujar Prabowo dalam upacara Hari Lahir Pancasila yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 1 Juni 2026.

DSI akan menjadi entitas usaha yang mengatur tata kelola ekspor komoditas SDA. Pembentukannya mengikuti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam melalui BUMN. PP ini bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik manipulasi seperti under invoicing dan transfer pricing, serta menekan pelarian devisa hasil ekspor (DHE).

Melalui kebijakan ini, ekspor komoditas strategis—misalnya minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy—harus dilakukan melalui DSI. Pemerintah juga akan memperkuat hilirisasi industri dan pengelolaan devisa hasil ekspor agar manfaat kekayaan alam lebih besar dirasakan masyarakat Indonesia.

Prabowo menekankan bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ia menambahkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka statistik, tetapi harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak, akses pupuk bagi petani, hingga kesempatan kerja dan penghasilan yang layak bagi pekerja.

“Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.

Dengan kebijakan ekspor satu pintu, pemerintah berharap nilai tambah dan pendapatan dari SDA dapat lebih terjaga, meminimalisir kebocoran devisa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan hilirisasi dan distribusi manfaat yang lebih merata.