Prabowo: Penolak B50 Ingin Ambil Komisi Impor Solar

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ada banyak pihak yang menolak penerapan biodiesel B50. Menurutnya, penolakan itu muncul karena mereka ingin Indonesia tetap mengimpor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Dengan terus mengimpor, kata Prabowo, pihak-pihak tersebut bisa mendapatkan komisi.

Dalam pidatonya saat meresmikan lima bendungan, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 10 Juni 2026, Prabowo menjelaskan berbagai alasan yang digunakan oleh para penentang B50. Mulai dari kekhawatiran mesin akan rusak, hingga pabrikan otomotif yang tidak mau menyesuaikan suku cadang kendaraan.

"Dulu waktu kita mulai (B50), waduh banyak yang menentang. Dibilang tidak bisa dipakai, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin, nanti ini, nanti itu. Pokoknya mereka nggak mau kita B50. Karena dia mau supaya apa itu? Kita impor (solar). Dia mau impor, impor, impor. Nah di situ dia ambil komisi," ujar Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa setelah B50 resmi diluncurkan, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar. Langkah ini, menurutnya, bisa menghemat devisa negara hingga Rp 170 triliun.

"Bayangkan kalau itu Rp 170 triliun. Kalau komisinya 20% berapa itu? Rp 34 triliun. Rp 34 triliun dimakan hanya berapa belas orang," beber Prabowo.

Ia menekankan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia, termasuk praktik pemburu rente yang memanfaatkan impor BBM.

"Bersama pemerintahan yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi," pungkas Prabowo.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan energi nasional tidak hanya soal bahan bakar, tetapi juga terkait dengan upaya menekan praktik korupsi dan menghemat pengeluaran negara. Dengan B50, pemerintah berharap bisa mengurangi ketergantungan pada impor dan mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan rakyat.