Prabowo Perintahkan Cairkan Rp20,5 T ke 490 Daerah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana pencairan dana sebesar Rp 20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah yang tengah menghadapi kesulitan keuangan. Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk ke saya itu jumlahnya Rp 20,5 triliun dibagi ke 490 daerah," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, pada Rabu, 05 Agustus 2026.

Purbaya menargetkan dana tersebut bisa cair paling lambat minggu depan. Dengan bantuan ini, pemerintah daerah diharapkan bisa membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk tunjangan mereka.

"Jadi kita expect akan dicairkan paling lambat, harusnya sih akhir minggu ini, tapi paling lambat minggu depan kan ada prosesnya ya. Dengan bantuan ini diharapkan tadi pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji dan pegawai ASN daerah juga termasuk PPPK-nya di pemda daerah," jelas Purbaya.

Menteri Keuangan menjamin jumlah Rp 20,5 triliun sudah cukup untuk menutup masalah keuangan di 490 daerah. Angka itu, menurutnya, sudah dihitung berdasarkan masukan dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, ia tidak menutup kemungkinan akan menambah dana jika masih diperlukan.

"Nanti kita lihat terus ke depan seperti apa, kalau mungkin masih kurang, mungkin kita harus pertimbangkan lagi. Jadi harusnya daerah kondisinya akan lebih baik di minggu-minggu ke depan," bebernya.

Soal dari mana pos anggaran diambil, Purbaya hanya mengatakan dana tersebut berasal dari anggaran yang belum terpakai. Ia menegaskan alokasi ini tidak akan mengganggu program kementerian atau lembaga lain.

"Tapi gini itu cara kita manage uang. Ada kita geser sana-sini, pos mananya itu amat fleksibel. Jadi anda nggak perlu tau yang mana yang kita pake. Tapi uangnya ada gitu. Tentunya ada yang dikurangi sedikit. Tapi dampak ke program pemerintahan lembaga pasti hampir insignificant karena ini bukan diambil dari pos kementerian/lembaga," tutur Purbaya.

Besaran dana yang diterima setiap daerah tidak sama. Plt Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan pihaknya sudah menghitung selisih antara APBD dan kebutuhan riil, termasuk pembayaran gaji. Selisih itulah yang akan ditutup oleh pemerintah pusat.

"Terkait dengan proporsinya itu sesuai dengan kondisi keuangan dari masing-masing daerah. Jadi memang kekurangan itu berbeda-beda tiap daerah. Nah itulah yang kita coba tutup gap-nya sehingga nanti bisa memenuhi persyaratannya," ujarnya.

Bantuan ini menyasar daerah-daerah yang mengalami tekanan fiskal. Pemerintah pusat berharap langkah ini bisa meringankan beban keuangan daerah dalam waktu dekat, terutama untuk pembayaran gaji pegawai. Proses pencairan masih menunggu prosedur administrasi yang berjalan.