Prabowo Perintahkan Dukungan Penuh Koperasi Desa

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 23 Juli 2026. Rapat ini berlangsung selama 3,5 jam dan dihadiri oleh sejumlah menteri koordinator, menteri teknis, serta aparat penegak hukum. Dua topik utama yang dibahas adalah operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan situasi terkini di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian, lembaga, TNI, dan Polri memberikan dukungan penuh terhadap operasional KDMP dan Koperasi Nelayan Merah Putih. "Tadi Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian/lembaga. Ya, juga didukung oleh TNI dan Polri," kata Zulhas di kompleks Istana Kepresidenan.

Dukungan yang dimaksud mencakup dua peran utama KDMP. Pertama, sebagai infrastruktur pemerintah. Dalam peran ini, KDMP akan menjadi saluran distribusi untuk barang-barang subsidi dan bantuan pemerintah. "Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih," jelas Zulhas. Kedua, KDMP juga berfungsi sebagai off-taker atau pembeli hasil produksi.

Rapat tersebut juga membahas tagihan PT Agrinas Pangan Nusantara kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan jatuh tempo pada September 2026. Zulhas mengatakan bahwa Kementerian Keuangan akan membayarkan seluruh tagihan tersebut. Namun, proses verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus dipercepat pada Agustus. "Oleh karena itu, segala persyaratan, verifikasi, dan validasi nanti, setelah validasi dan verifikasi disampaikan dengan BPKP baru bisa dibayar oleh Menteri Keuangan, baru Menteri Keuangan nanti transfer ke Himbara ya. Jatuh tempo September," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan bahwa rapat juga membahas dampak konflik di Timur Tengah. Pemerintah, kata AHY, perlu menyiapkan langkah mitigatif untuk mengurangi dampak perang terhadap pasokan minyak dunia. Salah satu langkah yang ditempuh adalah diversifikasi bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan minyak nabati 50% atau B50. AHY berharap kebijakan ini tidak mengganggu sektor pangan nasional. "Tentunya mengharuskan kita memiliki ketahanan energy security termasuk di antaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk tentunya kita berharap tidak terlalu berpengaruh pada fokus pembangunan kita, sektor pangan," jelasnya.

Rapat terbatas ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah menyelaraskan kebijakan di beberapa bidang sekaligus. Mulai dari penguatan koperasi desa sebagai tulang punggung distribusi, penyelesaian tagihan ke perbankan, hingga antisipasi gejolak energi global akibat perang. Semua ini berjalan dalam waktu yang bersamaan.