Prabowo Setujui Family Office di IFC Bali, Luhut Beri Detail

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan family office di sekitar Pusat Keuangan Internasional (IFC) di Bali, kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengungkapkan hal itu di acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy yang digelar di kantor pusatnya, Jakarta Pusat, pada 25 Mei 2026.

Menurut Luhut, aturan untuk membentuk family office sedang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diperkirakan selesai pada 4 Juni 2026. “Presiden juga setuju untuk mendirikan pusat keuangan internasional, family office, dan pada tanggal 4, saya rasa undang‑undang tentang ini akan disahkan di parlemen,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa operasional family office akan didukung oleh tokoh senior asal Inggris. Rekomendasi ini datang dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, sekaligus Kepala Badan Koordinasi Pembangunan (BKPM) dan CEO BPI Danantara, Rosan P. Roeslani. “Kami berdiskusi dengan Rosan tadi malam, dia mengatakan kepada saya, dia sudah setuju dan telah menunjuk seorang tokoh senior dari Inggris untuk menjadi penasihat atau teman kami di family office,” sambung Luhut.

Ia menilai saat ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk membangun family office dan kawasan ekonomi khusus (KEK) finansial. “Di tengah ketidakpastian ekonomi akibat perang di Timur Tengah, banyak investor global sedang mencari tempat baru untuk menjaga aset hingga triliunan dolar mereka tetap aman,” jelasnya. “Satu triliun dolar, katanya, ada di Timur Tengah saat ini, mereka mencari tempat yang tepat untuk berinvestasi dan mereka ingin tetap aman. Jadi kita tidak mengharapkan untuk mendapatkan US$ 100‑200 miliar dalam semalam. Tetapi jika mereka ingin berinvestasi, mereka juga membawa kredibilitas dan kepercayaan, yang kita butuhkan saat ini untuk membawa Indonesia ke situasi yang lebih baik,” tambahnya.

CEO BPI Danantara, Rosan P. Roeslani, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema insentif khusus untuk menarik investor global ke KEK Pusat Keuangan Internasional di Bali. Ia menegaskan bahwa persiapan skema insentif masih dalam pembahasan bersama pihak terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

Di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada 5 Mei 2026, Rosan menjelaskan bahwa pemerintah akan membicarakan pendirian Indonesia Financial Center dan lokasi‑lokasinya di Bali. Ia juga menyinggung hal-hal yang perlu dilakukan, baik dari segi regulasi, hukum, insentif, dan lainnya. Saat ditanya mengenai bentuk insentif, Rosan belum dapat memberikan jawaban pasti. Namun, ia menyebut pemerintah akan melakukan studi perbandingan terhadap sejumlah pusat keuangan dunia untuk merancang model terbaik bagi Indonesia.

Dengan langkah ini, Indonesia berupaya menempatkan diri sebagai tujuan investasi yang aman dan kredibel di tengah ketidakpastian global. Pendirian family office dan pusat keuangan internasional di Bali diharapkan dapat menarik modal asing, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam arena keuangan global.