Prabowo: Sumber Daya Alam Jadi Amanah Rakyat, Bukan Komoditas

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak boleh dipandang sekadar sebagai komoditas ekonomi. Menurutnya, sumber daya alam merupakan amanah yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata.

"Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (01 Juni 2026).

Prabowo menambahkan bahwa anak‑anak Indonesia harus mendapatkan gizi yang cukup, petani memperoleh pupuk tepat waktu, nelayan mendapat akses pasar yang adil, dan pekerja memiliki kesempatan kerja serta penghasilan yang layak. Ia menegaskan pentingnya memberi perhatian khusus pada kelompok paling lemah.

"Anak-anak kita, paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan," tegas Prabowo.

Prabowo juga mengkritik kebijakan harga komoditas yang masih banyak ditentukan oleh pihak luar. Ia menyatakan bahwa sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam masih mengalir ke luar negeri. Untuk memperbaiki hal ini, pemerintah akan memperkuat kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu lewat Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), mendorong hilirisasi industri, serta memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor.

"Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu," tutup Prabowo menjelaskan.

Dengan menekankan perlunya kebijakan yang melindungi kepentingan nasional, Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berfokus pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya keuntungan ekonomi semata. Poin utama yang ia sampaikan adalah perlunya kontrol harga, pemanfaatan hilirisasi, dan distribusi keuntungan yang lebih merata bagi masyarakat Indonesia.