Prabowo Tekankan Kesejahteraan Guru, Fokus pada Gaji dan Ekonomi

Pada Rabu, 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti kesejahteraan guru di sebuah rapat paripurna DPR RI ke-19. Ia mengungkapkan keinginannya agar para pendidik di Indonesia dapat terjamin kesejahteraannya.

Dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN tahun anggaran 2027, ia menyatakan, "Kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya." Pidato tersebut disiarkan melalui tayangan YouTube DPR RI.

Prabowo menegaskan bahwa masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak-anak. Kualitas pendidikan itu tercipta bila guru-guru pengajarnya juga berkualitas. Ia menambahkan, "Guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus bangsa."

Untuk itu, ia menegaskan bahwa pemerintah akan menjadikan perbaikan kondisi kehidupan guru sebagai prioritas ke depan. Ia menegaskan, "Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita."

Selama kesempatan yang sama, Prabowo menampilkan data neraca ekonomi Indonesia dalam 22 tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa total keuntungan dagang Indonesia selama 22 tahun mencapai USD 436 miliar, namun arus dana keluar sebesar USD 343 miliar. Kondisi ini disebut “net outflow”, artinya terdapat selisih negatif antara arus dana masuk dan arus dana keluar.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tidak pernah mengalami krisis ekonomi, namun kondisi lapangan berkata lain. Ia menjelaskan, "Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar."

Dari data tersebut, ia menyebut bahwa selama 22 tahun kekayaan Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar, sehingga tersisa 93 miliar dolar. Menurutnya, hal ini menjadi penyebab gaji guru menjadi kecil. Ia berkata, "Ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil, ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya."

Menariknya, Prabowo menarik kembali ke 1991 dan menjelaskan bahwa selama 34 tahun terakhir terjadi export under-invoicing. Export under-invoicing adalah proses penipuan atau fraud, di mana pengusaha tidak melaporkan jual‑beli secara jujur. Ia menyatakan, "Itu adalah penipuan di atas kertas, ada lagi penyeludupan."

Melihat kondisi ini, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus berani mengatakan apa adanya. Ia akan memperbaiki lembaga‑lembaga pemerintah secara menyeluruh. Ia menegaskan, "Kita harus berani mengatakan yang merah‑merah, yang putih‑putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga‑lembaga pemerintah kita."

Prabowo menutup pidatonya dengan tekad memperbaiki kondisi guru dan lembaga pemerintah, menekankan bahwa langkah-langkah tersebut akan menjadi bagian penting dalam memajukan pendidikan dan ekonomi Indonesia.

Kesimpulannya, pernyataan Presiden menyoroti pentingnya kesejahteraan guru sebagai kunci kualitas pendidikan, sambil mengaitkan masalah gaji rendah dengan defisit ekonomi dan praktik perdagangan tidak transparan yang telah berlangsung selama beberapa dekade.