Presiden Minta BGN Kaji Ulang Hentikan Makan Bergizi Gratis untuk Kelas Atas

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah dari keluarga mampu. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa anak-anak yang masuk dalam desil sosial 8, 9, dan 10 tidak akan lagi menerima bantuan ini.

Keputusan ini dibahas langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Rabu sore kemarin, 15 Juli 2026. "Pokoknya soal penataan penerima manfaat, ya. Tadi ada diskusi-diskusi di dalam bahwa untuk mereka yang katakanlah ya ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali gitu kan kalau desil 8, 9, 10, itu memang tidak akan diberikan lagi," kata Agustina setelah rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Namun, ada satu masalah yang muncul. Agustina menjelaskan bahwa tidak semua sekolah memiliki murid dari satu golongan ekonomi. Banyak sekolah negeri yang muridnya berasal dari campuran berbagai tingkat sosial. "Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya katakanlah 50% desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak," jelasnya.

Presiden Prabowo meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Program MBG saat ini sudah menjangkau 63 juta penerima manfaat. Mengubah kebijakan untuk jumlah sebanyak itu bukan perkara mudah. "Pak Presiden minta dikaji lah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, itu pesan dari Pak Presiden, ya. Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang. Kan ini sudah 63 juta penerima manfaat, memang tidak mudah. Pertimbangkan secara psikologis, pertimbangkan dari aspek ini, pertimbangkan dari aspek ini," ujar Agustina.

BGN diberi waktu sekitar satu bulan untuk mengkaji ulang usulan penghentian MBG bagi kelompok menengah ke atas. Agustina menekankan bahwa Presiden Prabowo ingin keputusan diambil dengan hati-hati. "Nah, Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi. Kemudian misalnya ada usulan bagaimana kalau level ini tidak diberikan lagi, diskusi tadi nih, kan namanya rapat ada diskusi, ada usulan, ada setuju, ada tidak setuju. Kembali lagi Pak Presiden intinya adalah silakan dikaji lagi. Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati," pungkasnya.

Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang menyasar anak sekolah di seluruh Indonesia. Dengan jumlah penerima mencapai puluhan juta, setiap perubahan kebijakan pasti berdampak luas. Pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapat akses makanan bergizi, sementara kelompok mampu tidak lagi menjadi beban anggaran negara. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana memilah penerima di sekolah-sekolah yang muridnya berasal dari latar belakang ekonomi beragam.