Protes Mahasiswa di Mojokerto: DPRD Desak Evaluasi Total MBG dan KDMP

Sejak sore hingga petang, suasana di depan Kantor DPRD Kota Mojokerto di Jalan Raya Surodinawan memanas. Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya menggelar aksi unjuk rasa dan menyampaikan delapan poin tuntutan. Aksi ini sempat diwarnai saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian, karena massa berusaha memaksa masuk ke area gedung dewan.

Ketegangan mulai mereda setelah Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, bersama Wakil Ketua Hadi Prayitno, turun langsung menemui para demonstran. Keduanya berdialog dengan perwakilan mahasiswa di lokasi, lalu menerima surat pakta integritas yang berisi delapan tuntutan dari aliansi tersebut.

"Kami kan lembaga perwakilan rakyat di daerah, kami akan meneruskan aspirasi mahasiswa tadi kepada DPR RI. Terkait delapan poin yang tadi disampaikan, intinya kami sepakat agar dikaji ulang sebelum betul-betul dijalankan. Baik terkait revisi UU Polri, MBG dan KDMP," ujar Ery kepada wartawan di lokasi pada Senin, 22 Juni 2026.

Dari delapan poin yang disampaikan, Ery menyoroti dua program utama: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa. Ia mendesak agar rezim Prabowo-Gibran melakukan evaluasi total terhadap kedua program tersebut.

"Terkait MBG dan KDMP kami sangat sepakat kalau itu diadakan evaluasi secara total dan menyeluruh. Karena kita ketahui semua bahwa kebijakan itu tujuannya bagus, tapi dalam pelaksanaannya banyak sekali ketidaksempurnaan di daerah. Artinya, nanti setelah ini dihentikan sementara, kami meminta pelaksanaannya ke depan lebih baik daripada yang selama ini berjalan," tegas Ery.

Menurut Ery, evaluasi total harus dilakukan agar ke depannya pelaksanaan MBG di daerah, termasuk di Kota Mojokerto, benar-benar mampu membangkitkan ekonomi lokal. Ia berharap program ini bisa menggandeng para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mengaktifkan kembali kantin-kantin sekolah.

"Setelah evaluasi total, kami berharap nantinya pelaksanaan MBG di daerah-daerah sesuai dengan harapan kami semua," tandasnya.

Delapan tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya meliputi:

1. Menolak revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
2. Menghentikan sementara dan mengevaluasi total program MBG dan KDMP.
3. Menegakkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 secara berdaulat.
4. Memperkuat kemandirian ekonomi secara lokal maupun nasional.
5. Menuntut reshuffle dan efisiensi struktur kabinet sesuai kompetensi dan otoritas.
6. Mengembalikan kepercayaan publik.
7. Mengusut tuntas dugaan penyuapan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
8. Mengusut ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan pangan.

Aksi ini menyoroti bahwa meskipun kebijakan pemerintah memiliki niat baik, pelaksanaan di lapangan masih dinilai belum sempurna. Para mahasiswa dan wakil rakyat sepakat bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan sebelum program dilanjutkan.