PU Tetap Non-WFH, Fokus Tanggap Bencana, Hemat Listrik

Mulai hari ini, pemerintah mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat. Namun, kebijakan ini tidak diikuti oleh aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK, di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Ketika ditemui di kantor pusat di Jakarta Selatan, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan keputusan tersebut. Ia berkata, "Kami putuskan kami tidak WFH," sambil menegaskan bahwa tugas kementerian tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga terlibat langsung saat terjadi bencana. Ia menambahkan, "PU itu bisa membangun infrastruktur dan juga termasuk dari bagian tim utama mana kala ada bencana bersama-sama dengan BNPB," menjelaskan peran penting kementerian dalam penanganan bencana.

Walau tidak menerapkan WFH, Dody menegaskan bahwa kementerian tetap berupaya menghemat energi. Salah satu langkahnya adalah menurunkan penggunaan listrik di kantor, khususnya setelah jam 5 sore. Ia menjelaskan, "Kita berusaha bekerja dengan lebih efisien, setelah jam lima misalnya listrik kita kurangi sekali. Jadi setelah jam lima listrik kita kurangi sama sekali, AC kita kurangi," ungkapnya. Ia berharap, meski tidak WFA, efisiensi tetap dapat diberikan kepada bangsa.

Observasi di kantor PU pada Jumat, 10 April 2026, menunjukkan aktivitas ASN masih sangat ramai. Sesaat setelah ibadah Salat Jumat di masjid di dalam kawasan kantor selesai, banyak ASN yang berkumpul. Di kantin utama dan kantin Ditjen SDA, para pegawai terlihat sedang makan siang. Parkir mobil dinas juga terlihat penuh, menandakan kehadiran banyak pegawai di kantor.

Keputusan kementerian untuk tidak menerapkan WFH menyoroti perbedaan kebutuhan antara sektor infrastruktur dan sektor lain yang lebih fleksibel. Sementara kebijakan WFH diadopsi secara luas, PU memilih pendekatan yang lebih konvensional, mengingat peran pentingnya dalam pembangunan dan penanggulangan bencana. Meski demikian, upaya penghematan energi tetap menjadi prioritas, menandai komitmen kementerian terhadap efisiensi operasional dan tanggung jawab sosial.