Purbaya Tegaskan Subsidi Terbatas Saat Kunjungan ke IMF di Washington

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Indonesia, menerima masukan penting dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank saat kunjungan resmi ke Amerika Serikat. Kunjungan tersebut berlangsung di Washington DC pada 13 April 2026 – 17 April 2026.

Di sela‑sela rapat, Purbaya bertemu dengan perwakilan IMF dan World Bank. Ia menyampaikan bahwa kedua lembaga tersebut menekankan agar subsidi tidak berlebihan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menjadi terlalu besar.

“Waktu disana banyak yang protes lembaga‑lembaga itu. Main message‑nya dari IMF, World Bank itu sama, jangan kelebihan memberikan subsidi sehingga negara kamu rontok anggarannya,” ungkap Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa 21 April 2026.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah memberikan subsidi berlebihan. Subsidi yang masih ada terbatas pada bahan bakar, khususnya Pertalite dan Solar.

“Kita kan nggak kelebihan, yang kita kasih yang subsidi, yang nggak subsidi biarin saya lepas ke pasar, saya bilang. Saya mengerti dan yang penting adalah kita manage dengan betul,” ucapnya.

Selama pertemuan, Purbaya menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pertahanan fiskal berlapis. Ia menegaskan bahwa defisit APBN tidak akan melampaui batas aman sebesar 3% PDB.

“Defisit APBN tidak akan melampaui batas aman sebesar 3% PDB.”

Purbaya juga menegaskan bahwa manajemen kas pemerintah sudah baik. Ia menyebut adanya “third layer” dan “fourth layer of defense” yang terwujud dalam SAL (Saldo Anggaran Lebih).

“Mereka juga jadi tahu bahwa management cash kita cukup baik dan kita bilang masih punya third layer atau fourth layer of defense yang betul dalam bentuk SAL (Saldo Anggaran Lebih),” kata Purbaya.

Menurutnya, SAL sering dianggap konyol karena menahan uang tunai pemerintah dalam jangka panjang. Namun, dalam situasi krisis, SAL dapat menjaga daya belanja pemerintah ketika kebutuhan mendesak muncul.

“Khusus untuk SAL, Purbaya menganggap sebetulnya itu adalah pos anggaran yang konyol karena membiarkan uang tunai pemerintah tidak bergerak dalam jangka waktu lama. Meski demikian, dalam periode krisis sangat bermanfaat untuk menjaga tingkat daya belanja pemerintah apabila kepepet.”

“In keadaan biasa itu konyol sebetulnya, uangnya nggak kepakai, ditaruh di situ saja menumpuk, tetapi dalam keadaan seperti ini boleh juga,” papar Purbaya.

Indonesia tetap menjaga kebijakan fiskal yang ketat, membatasi subsidi hanya pada Pertalite dan Solar, dan memanfaatkan SAL sebagai cadangan kas untuk menghadapi situasi krisis.