Qodari Bela Komisaris BUMN Non-Bisnis

Penunjukan sejumlah komisaris di perusahaan-perusahaan milik negara tengah menuai perhatian publik. Beberapa nama dinilai kurang tepat untuk menduduki posisi pengawas di badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.

Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, angkat bicara mengenai polemik ini. Ia menjelaskan bahwa pemilihan komisaris BUMN dengan latar belakang yang beragam justru dimaksudkan untuk menghadirkan sudut pandang baru. Tujuannya, kata dia, adalah untuk membantu mengawal berbagai agenda pemerintah.

Qodari memberikan contoh pengalamannya sendiri saat menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN. Meskipun latar belakangnya tidak langsung terkait dengan bisnis inti perusahaan tersebut, ia merasa tetap memiliki peran penting. Sebagai komisaris, ia bisa menawarkan alternatif solusi. Perusahaan pun mendapat banyak perspektif dalam melihat masalah dan mencari jalan keluar.

"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," ujar Qodari pada Minggu, 05 Juli 2026.

Menurut Qodari, pemilihan komisaris untuk sebuah perusahaan adalah praktik yang wajar. Hal ini tidak hanya terjadi di BUMN, tetapi juga di perusahaan swasta. Tugas utama seorang komisaris adalah melakukan pengawasan serta memberikan ide dan gagasan kepada jajaran direksi dalam mengelola perusahaan.

Ia menambahkan, siapa pun sebenarnya bisa menjadi komisaris asalkan memiliki dua modal dasar. Pertama, akal sehat. Kedua, niat baik.

Qodari juga menilai bahwa orang-orang yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN pasti sudah memiliki pengalaman, baik di organisasi pemerintah maupun swasta. Pengalaman itu kemudian digunakan untuk memberikan perspektif baru saat menjalankan tugas pengawasan di perusahaan pelat merah.

"Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," tutur Qodari.

Perdebatan tentang siapa yang layak menjadi komisaris BUMN sebenarnya bukan hal baru. Di satu sisi, latar belakang yang relevan dengan bisnis perusahaan dianggap penting. Di sisi lain, pengalaman di luar bidang tersebut juga bisa membawa cara pandang yang segar. Pada akhirnya, efektivitas seorang komisaris tidak hanya diukur dari riwayat pendidikannya, tetapi juga dari kemampuannya berpikir jernih dan memiliki itikad yang tulus untuk kemajuan perusahaan.