Qodari: Komisaris BUMN Butuh Akal Sehat dan Niat Baik

Beberapa waktu belakangan, pemilihan komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah ramai diperbincangkan. Banyak yang mempertanyakan kesesuaian antara latar belakang orang yang ditunjuk dengan jabatan yang diemban. Pengalaman dan kompetensi jadi sorotan utama.

Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, angkat bicara. Menurutnya, pemilihan komisaris BUMN yang berasal dari latar belakang beragam justru punya tujuan tertentu. Mereka dihadirkan untuk membawa sudut pandang baru dalam mengawal agenda pemerintah.

Qodari memberi contoh pengalamannya sendiri. Ia pernah menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN. Meskipun latar belakangnya tidak sesuai dengan bisnis inti perusahaan itu, ia merasa tetap punya peran penting. Sebagai komisaris, ia bisa memberikan alternatif solusi. Perusahaan pun mendapat banyak perspektif ketika menghadapi masalah dan mencari jalan keluar.

"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," kata Qodari pada Minggu, 05 Juli 2026.

Ia menambahkan, pemilihan komisaris adalah hal biasa. Praktik ini tidak hanya terjadi di BUMN, tetapi juga di perusahaan swasta. Tugas utama komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan ide kepada direksi dalam mengelola perusahaan.

Menurut Qodari, siapa pun bisa menjadi komisaris. Syaratnya hanya dua: akal sehat dan niat baik. Ia yakin orang yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN pasti sudah punya pengalaman, baik di organisasi pemerintah maupun swasta. Orang itu kemudian memberikan perspektif baru saat menjalankan tugas pengawasan.

"Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," tutur Qodari.

Ketua DPR Puan Maharani juga ikut merespons. Ia mendorong agar penetapan pejabat di lingkungan BUMN diisi oleh orang-orang profesional yang kompeten. Publik memang menyoroti proses pemilihan ini.

"Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya," tegas Puan.

Perdebatan ini menunjukkan dua kubu. Satu pihak menekankan pentingnya kompetensi teknis dan pengalaman langsung di bidang bisnis perusahaan. Pihak lain, seperti Qodari, melihat komisaris lebih sebagai posisi strategis yang membutuhkan perspektif luas dan kemampuan pengawasan, bukan sekadar keahlian teknis semata.