Qodari: Syarat Komisaris BUMN Cukup Akal Sehat dan Niat Baik

Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, membagikan pandangannya tentang syarat utama menjadi komisaris di perusahaan BUMN. Menurutnya, hanya ada dua modal dasar yang diperlukan: akal sehat dan niat baik. Tidak ada persyaratan rumit atau latar belakang khusus yang wajib dimiliki.

Qodari menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai komisaris di Pertamina Hulu Energi. Ia mengaku bahwa latar belakangnya tidak selalu berkaitan langsung dengan bisnis perusahaan tersebut. Meski begitu, ia merasa tetap bisa memberikan kontribusi. "Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi," ujarnya pada Senin, 06 Juli 2026.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan BUMN sering kali membutuhkan masukan dari pihak luar. Orang-orang yang datang dari luar perusahaan bisa membawa sudut pandang baru. Hal ini penting ketika perusahaan menghadapi berbagai persoalan. Dengan adanya perspektif yang beragam, perusahaan bisa melihat masalah dari banyak sisi dan mencari solusi yang lebih tepat.

"Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," lanjut Qodari.

Proses pemilihan komisaris, menurut Qodari, adalah hal yang wajar. Praktik ini tidak hanya terjadi di perusahaan BUMN, tetapi juga di perusahaan swasta. Tugas utama seorang komisaris adalah melakukan pengawasan. Selain itu, komisaris juga bertugas memberikan ide dan masukan kepada jajaran direksi dalam mengelola perusahaan.

Qodari menegaskan bahwa siapa pun bisa menjadi komisaris. Syaratnya sederhana: memiliki akal sehat dan niat baik. Ia juga menambahkan bahwa orang yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN biasanya sudah memiliki pengalaman. Pengalaman itu bisa berasal dari organisasi pemerintah maupun swasta. Dengan pengalaman tersebut, mereka diharapkan bisa memberikan perspektif baru saat menjalankan tugas pengawasan.

"Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," tutur Qodari.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani ikut angkat bicara. Ia merespons sorotan publik mengenai pemilihan komisaris BUMN. Puan mendorong agar posisi-posisi penting di lingkungan BUMN diisi oleh orang-orang profesional yang benar-benar kompeten di bidangnya.

"Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya," tegas Puan.

Dari pernyataan kedua tokoh ini, terlihat adanya dua sudut pandang yang berbeda. Qodari menekankan pada modal dasar yang bersifat universal, yaitu akal sehat dan niat baik. Sementara Puan lebih menekankan pada aspek profesionalisme dan kompetensi. Kedua pandangan ini sama-sama menyoroti pentingnya kualitas individu yang duduk di posisi komisaris BUMN.