Rusia Hentikan Ekspor Bensin Sementara 1 April–31 Juli 2026
Gambar atau konten salah?
Rusia akan menghentikan ekspor bensin mulai 1 April 2026. Wakil Perdana Menteri Alexander Novak memerintahkan Kementerian Energi menyusun draf larangan ekspor tersebut. Kebijakan ini diperkirakan akan berlaku hingga 31 Juli 2026.
Novak menyatakan langkah ini terpaksa diambil setelah gejolak harga di pasar minyak mentah dunia. Konflik yang terus membara di Timur Tengah dianggap menjadi penyebab signifikan fluktuasi harga minyak. Rusia sudah sering melakukan pembatasan ekspor bensin hingga solar, sebagai upaya rutin pemerintah untuk menstabilkan harga bahan bakar dan mengatasi kelangkaan di pasar domestik.
Meski ekspor dibatalkan, Novak menegaskan bahwa permintaan pasar luar negeri terhadap energi Rusia masih sangat tinggi. Namun, stabilitas di dalam negeri kini menjadi prioritas utama. Tahun lalu, beberapa wilayah di Rusia dan bagian Ukraina yang dikuasai Rusia melaporkan kelangkaan bensin. Hal ini terjadi setelah Ukraina meningkatkan serangan terhadap kilang-kilang minyak Rusia, bertepatan dengan lonjakan permintaan bahan bakar.
Dalam pernyataan resmi pemerintah, volume pengolahan minyak mentah saat ini tetap pada level yang sama dengan tahun lalu. Langkah ini bertujuan memastikan pasokan produk minyak tetap stabil di dalam negeri. Menurut data industri, sepanjang tahun lalu saja, Rusia mengekspor hampir 5 juta metrik ton bensin ke pasar internasional. Jika dirinci, angka ekspor tersebut setara dengan pengiriman sekitar 117.000 barel bensin per harinya.
Keputusan ini menandai lanjutan kebijakan proteksionis Rusia terhadap pasar energi. Dengan menahan ekspor, pemerintah berharap dapat menstabilkan harga domestik meski permintaan global tetap tinggi. Kebijakan ini menyoroti ketergantungan Rusia pada pasar dalam negeri dan ketidakpastian geopolitik di kawasan energi.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Pajak 0% 50 Tahun untuk Investor PFII
Indonesia Kejar Rp 51.000 Triliun Dana Family Office Global
PFII Ditarget Beroperasi Tahun Ini, PP Masih Digodok
Pemerintah: Belum Ada Rencana Revisi Anggaran Pertahanan
Anggaran MBG Dipangkas, BGN Klaim Tak Lagi Rp 268 T
PHK Naik 32.389, Menkeu: Itu Siklus Wajar
