Sarasehan Nasional: Obligasi Daerah Dukung Pembangunan Lokal

Obligasi daerah menjadi topik hangat bagi pemerintah daerah yang semakin dituntut mandiri dalam mengelola dana pembangunan. Kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik terus bertambah, sehingga kapasitas fiskal daerah harus diperkuat. Konstitusi, lewat Undang‑Undang Dasar 1945, memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan, termasuk keuangan.

Sejak otonomi daerah diberlakukan secara luas pada tahun 2001, pemerintah daerah didorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunan. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih banyak bergantung pada dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketergantungan ini menambah tekanan pada fiskal daerah.

Di tengah kondisi tersebut, obligasi daerah muncul sebagai alternatif strategis. Selain menjadi sumber pembiayaan pembangunan, obligasi juga dapat berfungsi sebagai instrumen investasi publik. Dengan demikian, masyarakat dan lembaga keuangan dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan daerah.

Untuk memperdalam pemahaman tentang peluang, tantangan, dan langkah strategis implementasi obligasi daerah, Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” digelar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia di Palembang. Acara ini berlangsung pada Selasa, 19 Mei 2026, pukul 09.00–13.00 WIB di Aston Palembang Hotel & Conference Centre.

Acara ini dirancang sebagai ruang diskusi bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan masyarakat umum. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman tentang konsep dan mekanisme obligasi daerah serta mendorong partisipasi publik dan investor melalui pasar modal.

Beberapa narasumber yang akan hadir antara lain:

• Anggota BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi – keynote speaker
• Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng
• Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fathoni
• Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya, Prof. Didik Susetyo
• Kepala Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, dan Perizinan Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon OJK, I Made Bagus Tirthayatra
• Direktur Keuangan dan Treasury Bank NTT, Heru Helbianto

Acara ini akan dimoderatori oleh Aline Wiratmaja. Peserta dapat mengikuti live streaming acara secara langsung, meskipun link penyedia layanan streaming tidak tersedia dalam dokumen ini.

Dengan melibatkan berbagai pihak, Sarasehan Nasional ini bertujuan menciptakan sinergi antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat. Fokus utamanya tetap pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui penerbitan obligasi, sekaligus membuka peluang investasi publik yang lebih luas.