Sarden Kalengan: Bukan UPF, Namun Masih Kontroversi Nutrisi
Gambar atau konten salah?
Kesalahpahaman tentang konsep dan definisi Ultra Processed Food (UPF) berujung gaduh. Media sosial kini dipenuhi perdebatan apakah sarden kalengan termasuk UPF atau tidak.
Masalahnya semakin rumit ketika kategori tersebut sekaligus dikaitkan dengan label sehat dan tidak sehat. Awalnya, sarden kalengan dihindari karena dianggap UPF. Namun, tiba-tiba banyak yang menganggapnya makanan sehat karena ternyata bukan UPF.
Definisi UPF sendiri tidak selalu hitam-putih. Ada area abu‑abu yang sering diperdebatkan. Label UPF hanya menunjukkan seberapa intens sebuah produk pangan mengalami pengolahan, tidak serta merta menunjukkan status sehat atau tidak sehat.
Di sisi lain, sarden kalengan mengandung natrium tinggi dan berpotensi kontaminasi BPA (Bisphenol A) dari pelapis kalengnya. Beberapa waktu lalu, hal ini membuat orang berpikir untuk mengurangi konsumsi makanan kalengan. Namun, setelah disebutkan “bukan UPF”, pandangan itu cepat terlupakan.
Umumnya, real food lebih dianjurkan karena tidak ada bahan aditif atau tambahan dalam takaran tertentu yang berdampak buruk bagi kesehatan. Namun, dengan regulasi yang ketat, UPF tidak selalu berarti buruk secara mutlak. Begitu pula, non‑UPF belum tentu semua sehat.
Perdebatan ini menyoroti pentingnya memahami definisi makanan olahan dan tidak menilai kesehatan hanya dari label proses. Memahami konteks dan regulasi dapat membantu konsumen membuat pilihan yang lebih tepat.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
