Satgas Sekolah Fokus Lengkapi 93 Sekolah Sebelum Desember

Satgas Sekolah Rakyat dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, untuk mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah rakyat di seluruh Indonesia.

Satgas ini diisi oleh beberapa direktorat jenderal di bawah Kementerian PU, termasuk Sumberdaya Air, Cipta Karya, dan Bina Marga. Dody menegaskan bahwa satgas ini akan mengkoordinasikan semua program terkait.

“Kalau satgas ini dibentuk sebenarnya khusus untuk sekolah rakyat sih,” ujarnya di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Wonosobo, setelah meninjau SR Wonosobo pada 15 Mei 2026.

Ia menyebut terdapat 93 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Satgas tersebut dibentuk untuk menyelesaikan pembangunan sekolah rakyat yang tertinggal.

“Satu menyelesaikan 93 ini yang belum selesai, yang masih tertinggal ya. Tinggal mungkin sekitar 20‑an kali, ya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dody mengatakan pihaknya harus mengejar tender sekolah rakyat agar selesai dibangun pada Desember 2026. Tender tersebut dilelang jika lahan sudah siap.

“Terus kita harus percepatan juga di 2026 ini harus mulai tender karena ada beberapa sekolah rakyat yang ditargetkan selesai di Desember. Yang sudah lahannya siap nggak ada masalah segera tender,” terangnya.

Dody mengekspresikan kekecewaannya dengan kinerja Direktorat Jenderal Perencanaan Strategis, yang memikul banyak beban pembangunan. Ia menilai hal itu menjadi salah satu alasan pembentukan satgas.

“Jadi satgas itu karena saya melihat dan saya kecewa dengan kinerja Direktorat Jenderal Perencanaan Strategis kan. Jadi masalahnya gini loh. Ini namanya juga Perencanaan Strategis kan. Jadi semua program prioritas pemerintah tumplek‑blek di sini gitu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, “Apa aja coba? SR di situ, SPPG di situ, banyaklah. Pokoknya bangun rumah sakit di situ, bangun sekolah di situ, pokoknya program pemerintah tumplek‑blek di situ. Tapi masalahnya kok cara kerjanya begitu,” lanjutnya.

“Satgas itu akhirnya diampu oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi, satgas ini semua yang terkait di situ semua. Ada sumberdaya air, ada cipta karya, ada bina marga, semua di situlah. Bahkan kalau diperlukan, saya bisa bicara dengan misalnya dengan TNI, misalnya,” pungkasnya.

Dengan satgas ini, Menteri PU berharap dapat menutup selisih pembangunan sekolah rakyat, menargetkan penyelesaian 20‑an sekolah tersisa sebelum akhir tahun. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat infrastruktur pendidikan, meski masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan tender dan koordinasi antar lembaga.